Komitmen Gubernur Ahmad Luthfi Wujudkan Sistem Pendidikan Terbuka dan Adil

Surakarta (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pendidikan yang adil, terbuka, dan bebas dari praktik tidak transparan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan “Gubernur Menyapa” yang digelar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Kamis.

Dalam forum dialog yang dihadiri oleh para pelajar, guru, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum tersebut, Ahmad Luthfi mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan masukan terkait kebijakan pendidikan, termasuk soal sistem zonasi sekolah yang kerap menimbulkan polemik setiap tahun ajaran baru.

Perwakilan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah menyampaikan keluhan bahwa sistem zonasi masih dianggap belum sepenuhnya adil dan sering kali menimbulkan kecemburuan antarwilayah.

Menanggapi hal itu, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa kebijakan zonasi merupakan aturan nasional yang harus dijalankan, namun pelaksanaannya di Jawa Tengah harus dilakukan secara jujur dan tanpa intervensi.

“Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa, atau ‘jasa penitipan’. Semua harus berjalan transparan dan sesuai aturan,” tegas Luthfi.

Ia menjelaskan, sistem zonasi justru dirancang untuk pemerataan kesempatan belajar, agar semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.

Dalam kesempatan itu, Rafa Febrian Wicaksono, siswa SMKN 5 Surakarta, juga menyampaikan pertanyaan terkait pemerataan kualitas pendidikan di daerah pinggiran.

Menanggapi hal tersebut, Luthfi mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng telah menyiapkan berbagai program afirmatif, di antaranya Sekolah Garuda, Sekolah Keberbakatan, serta Sekolah Kemitraan yang diluncurkan pada 2025 ini.

Melalui program Sekolah Kemitraan, Pemprov Jawa Tengah memberikan pembiayaan penuh bagi 5.004 siswa dari keluarga miskin ekstrem untuk bersekolah di lembaga pendidikan swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

“Kita siapkan sekitar 5.000 anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang putus sekolah. Mereka kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram, agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” jelas Luthfi.

Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa pendidikan di seluruh SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah bersifat gratis. Ia mengingatkan agar pihak sekolah tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa maupun orang tua.

“Program pendidikan gratis ini sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah ditanggung pemerintah,” tegasnya.

Luthfi juga memastikan pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah baru, peningkatan kualitas sarana belajar, dan pemberian bantuan sosial pendidikan, termasuk subsidi transportasi serta bantuan kuota internet bagi siswa kurang mampu.

“Intinya, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali. Pendidikan yang adil dan terbuka harus menjadi pondasi masa depan Jawa Tengah,” pungkas Gubernur Ahmad Luthfi.

Kegiatan “Gubernur Menyapa” tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Tengah dalam memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat pendidikan, sekaligus memastikan seluruh kebijakan pendidikan dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. (R)

Polrestabes Medan Ungkap 136 Kendaraan Diduga Hasil Kejahatan Disimpan di 8 Gudang

Pemprov Sumut Catat Kemajuan Signifikan Sektor Kesehatan Sepanjang 2025

Kasus Whip Pink Diusut, Bareskrim Bidik Konsumen Gas N2O dari Kalangan Selebgram

Mendikdasmen Tinjau Persiapan Sekolah Terintegrasi di Teluk Bintuni

Menag Ajak Umat Buddha Jadikan Waisak Momentum Menjaga Perdamaian Dunia

PSG Juara Liga Champions 2025/2026 Setelah Tundukkan Arsenal Lewat Adu Penalti