Ahmad Luthfi Tegaskan Sekolah Rakyat sebagai Solusi Atasi Kemiskinan di Jawa Tengah

Semarang (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di wilayahnya merupakan langkah strategis untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Hingga saat ini, sudah terdapat 14 rintisan sekolah rakyat yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat mendampingi Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meninjau SRT 45 Semarang, Rabu.

“Pembangunan sekolah rakyat di Jawa Tengah ini sangat tepat, karena selain membantu mengentaskan kemiskinan, juga memperbanyak sekolah vokasi. Jawa Tengah proyeksinya sekarang adalah investasi padat karya,” ujar Luthfi.

Menurut Luthfi, keberadaan sekolah rakyat sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui pendidikan berbasis keterampilan, diharapkan lulusan sekolah rakyat dapat langsung terserap dunia kerja atau menjadi wirausahawan mandiri.

Selain SRT, Pemprov Jawa Tengah juga mengembangkan sejumlah program pendidikan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jateng di Semarang, Pati, dan Purbalingga, serta program Sekolah Kemitraan, yang memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu.

Saat ini, SRT 45 Semarang menempati gedung sementara di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP), Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Sekolah ini merupakan salah satu dari 14 rintisan SRT tahap pertama yang telah beroperasi.

Adapun tahap kedua program SRT di Jawa Tengah sedang disiapkan dan akan mulai beroperasi pada tahun 2026, mencakup 11 kabupaten/kota.

Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, gedung SRT 45 Semarang yang digunakan saat ini bersifat sementara. Pemerintah akan segera membangun gedung permanen di lahan seluas 7–8 hektare, yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

“Pembangunannya menggunakan dana APBN, dan nantinya akan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA,” kata Gus Ipul.

SRT 45 Semarang nantinya akan dilengkapi dengan ruang kelas modern, asrama siswa dan guru, perpustakaan, lapangan olahraga, aula, serta fasilitas ekstrakurikuler.

“Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa pindah ke gedung permanen,” ujar Gus Ipul optimistis.

Ia menambahkan, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga pada pemberdayaan keluarga.

“Trilogi sekolah rakyat adalah memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” jelasnya.

Melalui pendekatan terintegrasi, orang tua atau wali siswa juga akan mengikuti program pemberdayaan, seperti bantuan sosial dan pelatihan keterampilan, sehingga diharapkan dalam waktu lima tahun, anak lulus sekolah dan keluarganya lepas dari kemiskinan.

“Selain anaknya sekolah, orang tuanya juga diberdayakan. Jadi dalam lima tahun, kesejahteraan keluarga bisa meningkat,” tutur Gus Ipul.

Menurut data Kementerian Sosial, saat ini terdapat 165 Sekolah Rakyat Terintegrasi yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat pendidikan vokasi berbasis sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Pemprov Jawa Tengah sendiri menargetkan seluruh kabupaten/kota memiliki minimal satu sekolah rakyat dalam lima tahun mendatang, sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T