Optimalisasi Status Kepegawaian Dosen P3K, Kemdiktisaintek dan BKN Susun Langkah Konkret

Jakarta (buseronline.com) - Dalam upaya memperkuat sistem kepegawaian dosen di perguruan tinggi Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjalin sinergi strategis guna mengoptimalkan status dan karier dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Langkah tersebut dibahas secara mendalam dalam audiensi yang digelar di Kantor Kemdiktisaintek, Selasa, yang mempertemukan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dengan Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh.

Salah satu fokus pembahasan adalah pemerataan formasi dosen P3K. Kepala BKN Zudan Arif mendorong adanya penataan ulang dalam proses penempatan agar dosen dapat mengajar lebih dekat dengan domisili masing-masing, mengurangi ketimpangan distribusi tenaga pendidik di berbagai daerah.

“Kami setuju, perlu dilakukan penataan ulang untuk penempatan dosen. Formasi dosen perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil. Inisiatif ini sangat baik, strategis, dan bisa kami usahakan,” ujar Menteri Brian menanggapi usulan tersebut.

Selain itu, keduanya juga menyoroti sejumlah hambatan administratif yang kerap menghambat perkembangan karier dosen P3K. Salah satu persoalan krusial yang diangkat adalah kendala dalam verifikasi ijazah dan kualifikasi akademik akibat ketidaksesuaian nama program studi dengan sistem formasi nasional yang berlaku.

Menanggapi hal ini, Kepala BKN menekankan pentingnya integrasi sistem verifikasi ijazah secara digital, bekerja sama dengan Kemdiktisaintek, perguruan tinggi, serta Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

“BKN siap mendukung penguatan verifikasi melalui sistem digital yang terhubung dengan data Kemdiktisaintek, sehingga validasi lebih cepat dan pelamar tidak kesulitan,” jelas Zudan.

Masalah lain yang turut mengemuka adalah keterlambatan pencantuman gelar akademik dosen dalam sistem kepegawaian nasional. Pemerintah menargetkan penyelesaian lebih dari 7.000 data gelar dosen yang selama ini tertunda. Upaya ini akan dipercepat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) lintas perguruan tinggi dan penghapusan sistem periodisasi pencantuman gelar.

Kemdiktisaintek dan BKN juga membahas status dosen P3K yang merangkap jabatan nonstruktural. Sejumlah dosen kehilangan jabatan fungsional karena regulasi saat ini belum mengakomodasi peran mereka dalam tugas negara di luar tridharma perguruan tinggi. Untuk itu, kedua lembaga berkomitmen mengkaji kemungkinan relaksasi regulasi, dengan tetap menjunjung prinsip tanpa konflik kepentingan dan tanpa penerimaan tunjangan ganda.

Sebagai tindak lanjut, Kemdiktisaintek dan BKN sepakat membentuk tim teknis lintas lembaga yang bertugas merumuskan langkah konkret, mulai dari revisi regulasi, sinkronisasi data, hingga penyusunan sistem rekrutmen yang lebih transparan dan berkeadilan.

“Kita harus jaga agar kebijakan ini tidak membatasi akses lulusan dari daerah manapun. Kita kawal teknisnya bersama,” tegas Menteri Brian.

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap tata kelola kepegawaian dosen P3K menjadi lebih jelas, adil, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional. Kebijakan yang tepat dan terukur diyakini akan menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan semangat profesionalisme di kalangan dosen P3K, sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (R)

BNPT dan Densus 88 Perkuat Sinergi Perlindungan Anak dan Literasi Digital untuk Cegah Radikalisme di Era Digital

Polri Perkuat Pelayanan Digital, Luncurkan SIM Digital hingga E-TLE Drone Mobile

PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2026, Duel Dua Raja Liga Eropa

Wabup Taput Resmi Buka Kejurnas Pacuan Kuda 2026 di Siborongborong

Pemko Bogor Fasilitasi 544 Warga Ikuti Pendidikan Gratis Lewat PKBM

Pengurus DPC GAMKI Taput Dilantik, Bupati JTP Hutabarat Soroti Tantangan Generasi Strawberry