Kemenag juga memberikan perhatian kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK melalui fasilitas jaminan kesehatan BPJS Kesehatan secara gratis pada 2026.
Anggaran program tersebut telah disiapkan melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.
"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," ungkap Suyitno.
Ia menyebutkan, penyaluran fasilitas jaminan kesehatan tersebut tinggal menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kemenag berharap para guru memperoleh kepastian karier, perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan sehingga dapat semakin optimal menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. (R)
beritaTerkait
komentar