Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Agama (Kemenag) RI menyiapkan sejumlah program afirmasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.
Dilansir dari laman
Kemenag, salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyiapan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru pada 2027.
Program tersebut menjadi bagian dari kado pemerintah dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026. Selain membuka peluang menjadi PNS, pemerintah juga menyiapkan program sertifikasi dan jaminan kesehatan bagi guru non-ASN.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program afirmasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus penghargaan atas pengabdian para guru.
"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Nasaruddin Umar usai mengikuti Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian perayaan HGN 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta, pada 18 November 2026.
Ia menegaskan, keberhasilan para pemimpin dan pejabat negara tidak terlepas dari peran para guru yang telah mendidik dan membimbing mereka. Karena itu, pemerintah harus terus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan masa depan tenaga pendidik.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, memastikan formasi guru akan disiapkan dalam seleksi CPNS 2027. Menurutnya, Kemenag telah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penyiapan formasi CPNS guru binaan
Kemenag tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 2027. Kesempatan mengikuti seleksi terbuka bagi pelamar umum maupun guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan batas usia maksimal 35 tahun.
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," jelas Suyitno.
Ia menambahkan, guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS tetapi belum dinyatakan lulus tetap mendapatkan perlindungan status dan tidak kehilangan kedudukannya sebagai PPPK. Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat guru paruh waktu menjadi PPPK.
Program afirmasi lainnya berupa percepatan sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan dan akan segera dilanjutkan dengan penambahan peserta pada gelombang berikutnya.
beritaTerkait
komentar