Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Agama (Kemenag) RI terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) dengan menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ.
Dilansir dari laman
Kemenag, penyusunan naskah akademik tersebut dikawal Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i dengan melibatkan sejumlah pemuka agama, akademisi, praktisi hukum, serta Komisi VIII DPR RI.
Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Iswandi Syahputra, mengatakan penyusunan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.
Dalam peraturan tersebut, penyebaran budaya
LGBTQ disebut sebagai salah satu ancaman pertahanan negara non militer.
Sebagai bentuk respons, Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ di lingkungan Kementerian Agama.
Iswandi menjelaskan, tim kerja sebelumnya merumuskan dua pendekatan utama, yakni pencegahan melalui pendidikan keagamaan dan penyusunan pedoman bagi penyuluh agama di daerah.
Pendekatan pertama dilakukan melalui penyisipan materi pencegahan LGBTQ dalam pembelajaran keagamaan. Sementara pendekatan kedua diarahkan pada penyusunan pedoman bagi penyuluh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Namun, atas usulan Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pertemuan sebelumnya, ruang lingkup kerja tim diperluas hingga mencakup penyusunan naskah akademik RUU Pencegahan Penyebaran Budaya
LGBTQ.
Menurut Iswandi, langkah tersebut diperlukan untuk merespons perkembangan persoalan sosial yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.
Dalam proses penyusunannya,
Kemenag menggelar forum diskusi yang melibatkan berbagai organisasi dan tokoh lintas agama.
Sesi pertama mengangkat tema peran agama dan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pencegahan penyebaran budaya LGBTQ.
Diskusi menghadirkan Rais Syuriyah PBNU KH Cholil Nafis, anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ihsan Tanjung, Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM KH Wahidudin Adams, serta rohaniwan senior Sangha Theravada Indonesia, Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi.
Sementara sesi kedua membahas peta jalan dan inisiasi penyusunan naskah akademik RUU dengan melibatkan unsur biro hukum Kemenag, akademisi hukum pidana Universitas Airlangga, serta peneliti dan praktisi hukum.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan, penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi tersebut bertujuan memperkuat perlindungan bangsa serta menjaga nilai-nilai kehidupan beragama.
Ia menyampaikan bahwa upaya pencegahan penyebaran LGBTQ tidak boleh dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menurutnya, pembahasan regulasi harus tetap memperhatikan harkat dan martabat manusia serta berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain persoalan LGBTQ, Wamenag juga menyoroti tiga ancaman global lainnya yang dinilai berpotensi melemahkan ketahanan bangsa, yakni terorisme, peredaran narkotika, dan penguasaan ruang digital.
Terkait proses legislasi, Romo menjelaskan bahwa naskah akademik yang disusun tim
Kemenag akan menjadi bahan masukan bagi anggota Komisi VIII DPR RI untuk mengajukan RUU melalui hak inisiatif sesuai ketentuan Undang-Undang MD3.
Selanjutnya, pemerintah dan DPR dapat berkolaborasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari proses pembahasan regulasi.
beritaTerkait
komentar