Pemprov Jabar Bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga Tingkat Desa

Herman juga meminta aparatur pemerintah memahami kondisi sosial dan psikologis masyarakat melalui pendekatan langsung kepada keluarga. Menurutnya, komitmen tersebut harus ditunjukkan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pelaksana di lapangan hingga pimpinan daerah.

"Ini tugas konstitusi. Kepala dinas kabupaten/kota harus turun langsung, mengetahui kondisi keluarga dan psikologis masyarakat. Saya sebagai Sekda juga siap turun," ujarnya.

Ia berharap seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota di Jawa Barat menjadikan penanganan anak tidak sekolah sebagai tanggung jawab nyata, bukan sekadar target administratif.

Keberhasilan program tersebut, lanjut Herman, harus dibuktikan melalui penelusuran kasus, pendampingan keluarga, serta penempatan anak pada jalur pendidikan yang sesuai. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan juga harus disampaikan secara terbuka agar dapat segera dicarikan solusi.

Dengan penguatan kerja sama lintas sektor dan pendekatan yang sesuai kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap semakin banyak anak yang kembali mengakses pendidikan dan memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran. (R)

Pemprov Jabar Siapkan 18 Unit Mobile Batching Plant, Pembangunan Jalan di Wilayah Terpencil Lebih Mudah

Pemprov Jabar Gandeng 86 Rumah Sakit, Warga Tanpa BPJS Tetap Bisa Berobat

Pemkab Bekasi Perkuat Kerja Sama Layanan Kesehatan Lintas Daerah, Pasien Tak Boleh Terlantar

65 RSUD se-Jawa Barat Jalin Kerja Sama, KDM Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Pemprov Jabar Masih Kaji Pinjaman Rp3,4 Triliun ke PT SMI, Tunggu Evaluasi Kemendagri

Dinkes Kota Bandung Luncurkan Si Geulis untuk Optimalkan Pengelolaan Obat