Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029

Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dunia pendidikan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. "Penanganan ATS membutuhkan gerak bersama dan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri," ujar Herman.

Selain kolaborasi, Herman juga menekankan pentingnya kualitas data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Data mengenai anak tidak sekolah harus mampu menggambarkan kondisi di lapangan secara akurat agar pemerintah dapat memberikan intervensi sesuai kebutuhan masing-masing anak. "Good data, good decision, good result," ucap Herman.

Ia menjelaskan, data yang berkualitas akan membantu pemerintah menghasilkan keputusan yang tepat. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan hasil nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui penguatan data, kolaborasi lintas sektor, serta transformasi tata kelola pemerintahan, Pemprov Jabar optimistis target Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029 dapat diwujudkan. (R)

Bareskrim Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Rp5,8 Miliar, Dua Orang Ditangkap

Sekda Jabar Ajak Pemuda Sunda Berkontribusi Nyata untuk Kemajuan Daerah

Ekspor Jawa Barat ke Pakistan Naik 22,81 Persen, Tembus USD 242,18 Juta

Psikolog Puskesmas Cipadung Ajak Orang Tua Validasi Emosi Anak Sejak Dini

Batal Pinjam ke PT SMI, Dedi Mulyadi Optimalkan APBD Jabar 2026 untuk Pembangunan

Jabar Targetkan Bebas TBC, Ibu Hamil KEK, dan Balita Gizi Kurang pada 2029