Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029

Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dunia pendidikan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. "Penanganan ATS membutuhkan gerak bersama dan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri," ujar Herman.

Selain kolaborasi, Herman juga menekankan pentingnya kualitas data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Data mengenai anak tidak sekolah harus mampu menggambarkan kondisi di lapangan secara akurat agar pemerintah dapat memberikan intervensi sesuai kebutuhan masing-masing anak. "Good data, good decision, good result," ucap Herman.

Ia menjelaskan, data yang berkualitas akan membantu pemerintah menghasilkan keputusan yang tepat. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan hasil nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui penguatan data, kolaborasi lintas sektor, serta transformasi tata kelola pemerintahan, Pemprov Jabar optimistis target Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029 dapat diwujudkan. (R)

Mentan Amran Sidak Sawah Karawang, Dorong Petani Tanam Tiga Kali Setahun

BUMDes Festival Jabar 2026 Jadi Momentum Penguatan Ekonomi Desa

Kemendikdasmen: Hampir 80 Persen Kebutuhan Kepala Sekolah Telah Terpenuhi

Jabar Juara Umum Perolehan Medali O2SN 2026 Jenjang Pendidikan Dasar

Disarpus Bandung Perluas Literasi, Hadirkan Program Digital hingga Wisata Edukasi

Garut dan Tabalong Tukar Strategi Pengembangan UMKM untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat