Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas dari Anak Tidak Sekolah (ATS) pada 2029.

Dilansir dari laman Jabarprov, target tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jabar dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, untuk mencapai target tersebut diperlukan transformasi di lingkungan pemerintahan, mulai dari transformasi aparatur sipil negara (ASN), kelembagaan, hingga manajemen kinerja.

Menurut Herman, transformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS)," kata Herman saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat di Hotel Mercure, Kota Bandung, pada 31 Agustus 2026 malam.

Herman menegaskan, Pemprov Jawa Barat berkomitmen mempercepat upaya pencegahan dan penanganan ATS. Upaya tersebut tidak lagi dipandang hanya sebagai program pemerintah, tetapi telah menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh hak pendidikan.

Ia menilai, persoalan ATS tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi. Diperlukan gerak bersama serta sinergi lintas sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dunia pendidikan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. "Penanganan ATS membutuhkan gerak bersama dan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri," ujar Herman.

Selain kolaborasi, Herman juga menekankan pentingnya kualitas data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Data mengenai anak tidak sekolah harus mampu menggambarkan kondisi di lapangan secara akurat agar pemerintah dapat memberikan intervensi sesuai kebutuhan masing-masing anak. "Good data, good decision, good result," ucap Herman.

Ia menjelaskan, data yang berkualitas akan membantu pemerintah menghasilkan keputusan yang tepat. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan hasil nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui penguatan data, kolaborasi lintas sektor, serta transformasi tata kelola pemerintahan, Pemprov Jabar optimistis target Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029 dapat diwujudkan. (R)

Mentan Amran Sidak Sawah Karawang, Dorong Petani Tanam Tiga Kali Setahun

BUMDes Festival Jabar 2026 Jadi Momentum Penguatan Ekonomi Desa

Kemendikdasmen: Hampir 80 Persen Kebutuhan Kepala Sekolah Telah Terpenuhi

Jabar Juara Umum Perolehan Medali O2SN 2026 Jenjang Pendidikan Dasar

Disarpus Bandung Perluas Literasi, Hadirkan Program Digital hingga Wisata Edukasi

Garut dan Tabalong Tukar Strategi Pengembangan UMKM untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat