Pemkab Garut, BMKG, dan Komisi V DPR RI Gelar Sekolah Lapang Gempabumi Tingkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat

Garut (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Garut bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Komisi V DPR RI menggelar Sekolah Lapang Gempabumi di Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Selasa.

Dilansir dari laman Jabarprov, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi melalui edukasi, simulasi, dan penguatan sistem mitigasi bencana.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana gempa bumi yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Meski demikian, ia mengimbau masyarakat agar tidak panik karena pemerintah terus memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini.

"Di masyarakat dipahamkan bahwa kita adalah salah satu daerah yang berpotensi menghadapi bencana gempa bumi. Ini dipahamkan, tetapi tidak usah panik berlebihan karena pemerintah sudah menyiapkan Earthquake Early Warning System (EEWS) atau Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi," ujar Syakur.

Menurutnya, melalui Sekolah Lapang Gempabumi, peserta dibekali berbagai keterampilan menghadapi situasi darurat, mulai dari teknik berlindung saat terjadi gempa hingga tata cara evakuasi menuju titik kumpul yang aman. Kesiapsiagaan, lanjutnya, merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko bencana.

Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar menilai Sekolah Lapang Gempabumi merupakan langkah nyata dalam memperluas edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Ia menyebut dukungan penyediaan peralatan pemantauan gempa bumi dan pemasangan Earthquake Early Warning System terus dilakukan di sejumlah wilayah prioritas.

"Bencana itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun, dengan alat yang diupayakan oleh BMKG ini, potensi dampak risiko bencana bisa ditanggulangi sedikit presentasenya. Melalui kegiatan ini, ketika ada pemberitahuan dari sistem, masyarakat sudah tahu bagaimana dia harus menyikapinya," kata Ade.

BKSAP DPR Siap Kolaborasi dengan Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Indonesia

DPR Desak Pemerintah Tetapkan Wilayah Terdampak Karhutla sebagai KLB

Polri Moratorium Perkara Pidana yang Berkaitan dengan Konflik Agraria

Kota Medan Mendung, BBMKG: Bukan Dampak Erupsi Sinabung

Polda Metro Jaya Amankan 65 Orang Jelang Aksi di DPR/MPR

Guru PPPK Paruh Waktu Bisa Ikut Seleksi Jadi PPPK Penuh Waktu Mulai 2027