Pemko Medan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Begal Lewat APBD

Menurut Rico Waas, selama ini banyak korban kejahatan jalanan harus menanggung sendiri biaya pengobatan akibat regulasi BPJS Kesehatan yang belum mengakomodasi kasus-kasus kriminalitas tertentu.

"Banyak kasus kejahatan jalanan seperti dibegal ini tidak ter-cover oleh BPJS. Oleh karena itu, kami mengeluarkan kebijakan agar korban kejahatan jalanan ini bisa kita cover. Masuk di dalam jaminan kita lewat APBD," ujar Rico Waas.

Ia menjelaskan, Pemko Medan telah menyiapkan anggaran khusus dalam bentuk bantuan biaya pengobatan dan perlindungan sosial darurat.

Dengan adanya kebijakan tersebut, korban begal maupun kejahatan jalanan lainnya diharapkan tidak lagi terbebani biaya medis yang besar.

"Semoga bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat. Kami juga terus berupaya mengamankan Kota Medan. Namun korban-korban begal ataupun kejahatan seperti ini kami harapkan bisa merasa tenang dan tidak lagi terbebani biaya-biaya tidak terduga," katanya.

Selain itu, pelayanan kesehatan yang dijamin Pemko Medan mencakup layanan gawat darurat, rawat inap, hingga rawat jalan pasca opname.

Dalam pelaksanaannya, Pemko Medan juga telah bekerja sama dengan 23 rumah sakit di Kota Medan untuk memberikan pelayanan medis kepada korban kejahatan jalanan. (P3)

Pemko Medan dan DPRD Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2026 dan R-APBD 2027

Pemko Medan Perkuat Penanganan TBC, 100 Warga Sei Mati Jalani Pemeriksaan

Begal dan Kriminalitas Ancam Kesehatan Masyarakat, Penanganan Perlu Kolaborasi Semua Pihak

Pemko Medan Rekomendasikan Sanksi Disiplin Ringan untuk ASN yang Diduga Langgar Kode Etik

Pemko Medan Siap Bantu RS Vina Estetika Jalin Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Pemko Medan Gelar Literasi Digital untuk Gen Z, Targetkan 5.000 Siswa SMP Kuasai AI