Kemenkes Benahi Total Program Internsip Dokter

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia secara menyeluruh, termasuk memastikan perlindungan peserta internsip serta keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan.

Dilansir dari laman Kemkes, hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono dalam konferensi pers di ruang dr J Leimena, Jakarta, Kamis.

Menurut Dante, Kemenkes akan menindaklanjuti dua langkah utama, yakni melakukan audit medis terkait pelayanan pasien dan memperbaiki sistem penyelenggaraan program internsip dokter.

"Semua pasien, apalagi tenaga kedokteran yang bertugas merawat pasien, harus mendapatkan pelayanan medis yang baik. Karena itu kami akan melakukan audit medis secara profesional melalui majelis disiplin profesi bersama organisasi profesi terkait," ujar Dante.

Ia menjelaskan, audit medis akan dilakukan secara konfidensial sesuai ketentuan etik dan profesi. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam tindakan medis, maka akan diberikan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Selain audit medis, pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem internsip agar peserta tetap dapat menjalani proses pembelajaran dengan baik tanpa kehilangan perlindungan dari sisi kesehatan, keselamatan kerja, maupun kesejahteraan.

"Kami ingin tata kelola internsip diperbaiki sehingga tidak merugikan pihak mana pun. Peserta tetap bisa belajar dengan baik dan mendapatkan perlindungan secara finansial, ekonomi, maupun kesehatan," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI, Yuli Farianti mengatakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi di berbagai daerah.

Menurutnya, program internsip harus menjadi proses pembelajaran profesional yang sehat dan tidak membebani peserta secara fisik maupun mental.

"Perbaikan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Kesehatan untuk menghadirkan penyelenggaraan internsip yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berpihak kepada peserta," kata Yuli.

Dalam kebijakan terbaru, Kemenkes menetapkan jam kerja peserta internsip maksimal 40 jam per minggu tanpa diperkenankan adanya pemadatan maupun penambahan jam kerja.

Pelaksanaan jaga juga wajib berada di bawah supervisi dokter pendamping dan peserta internsip tidak diperbolehkan menggantikan peran dokter organik di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, peserta yang berhalangan menjalani jadwal jaga tidak lagi diwajibkan digantikan peserta lain guna mencegah beban kerja berlebih.

Kemenkes juga memperkuat aspek kesejahteraan peserta dengan memberikan Bantuan Biaya Hidup (BBH), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, transportasi keberangkatan dan kepulangan, serta dukungan fasilitas tambahan seperti konsumsi jaga dan tempat tinggal sesuai kemampuan daerah dan wahana.

Saat ini, besaran BBH disesuaikan berdasarkan kategori wilayah, mulai dari Rp3,2 juta hingga Rp6,5 juta bagi peserta yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Beberapa pemerintah daerah juga disebut memberikan tambahan insentif di luar BBH.

"Peserta internsip adalah dokter muda yang sedang menjalani proses adaptasi profesi. Karena itu, negara harus hadir memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta dukungan kesejahteraan yang memadai," ujar Yuli.

Selain pembatasan jam kerja, Kemenkes juga memberikan cuti selama 10 hari tanpa kewajiban penggantian hari selama target kompetensi tercapai.

Penguatan peran dokter pendamping dan Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) Provinsi juga dilakukan untuk memantau kesehatan peserta dan melakukan evaluasi rutin.

Tak hanya itu, Kemenkes akan mengembangkan kanal aduan dua arah yang dapat diakses peserta maupun keluarga serta memperkuat sistem evaluasi wahana dan pendamping melalui mekanisme penilaian berbasis rating.

"Kami ingin memastikan setiap peserta internsip memperoleh lingkungan belajar yang suportif, profesional, dan menjunjung keselamatan tenaga kesehatan," tutup Yuli. (R)

Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Penggelembungan Anggaran Alkes RSUD Krui, Total Bantuan Capai Rp56,7 Miliar

Kemenkes Perkuat Upaya Wujudkan Lansia Sehat dan Mandiri di HLUN 2026

Kemenkes Dorong Pelaku Usaha Kesehatan Berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026

Kemenkes Batasi Kenaikan Harga Obat, Obat BPJS Tetap Aman

Kemenkes Susun Aturan Kemasan Seragam Rokok dan Vape untuk Tekan Perokok Anak

Kemenkes Percepat Pemanfaatan Robotika untuk Tingkatkan Layanan Rehabilitasi Stroke