Upaya Eliminasi Malaria Butuh Konsistensi, Pemerintah Targetkan Bebas pada 2030

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah menegaskan bahwa eliminasi malaria di Indonesia memerlukan komitmen jangka panjang, kolaborasi lintas sektor, serta strategi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dilansir dari laman Kemkes, upaya ini tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui kerja berkelanjutan selama bertahun-tahun.

Hal tersebut disampaikan Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni dalam keterangannya di Jakarta dalam rangka peringatan Hari Malaria Sedunia 2026, Kamis.

Menurut Andi, pemerintah terus memperkuat langkah strategis guna mencapai target Indonesia bebas malaria pada 2030, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Hingga tahun 2026, capaian eliminasi malaria menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 80 persen wilayah Indonesia telah dinyatakan bebas malaria. Selain itu, tujuh provinsi juga telah mencapai status eliminasi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Meski demikian, tantangan masih besar, terutama di kawasan timur Indonesia. Data Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus malaria pada 2025 mencapai 706.297 kasus, meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 543.965 kasus. Dari total tersebut, sekitar 95 persen kasus berasal dari wilayah Papua.

Peningkatan angka kasus ini, menurut Andi, bukan menunjukkan kemunduran, melainkan hasil dari intensifikasi penemuan kasus secara aktif di lapangan serta peningkatan kualitas pelaporan melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).

"Sebanyak 95 persen kasus malaria nasional berasal dari kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Ini menjadi perhatian bersama untuk segera diwujudkan eliminasinya," ujar Andi.

Optimisme muncul dari keberhasilan sejumlah daerah. Kabupaten Maybrat, misalnya, berhasil meraih status bebas malaria dan menjadi contoh bagi wilayah lain bahwa eliminasi dapat dicapai.

Untuk menekan angka kasus di daerah dengan tingkat penularan tinggi, pemerintah menerapkan strategi TOKEN (Temukan, Obati, Kendalikan Vektor).

Intervensi juga difokuskan pada kelompok dengan mobilitas tinggi, seperti pekerja tambang, perambah hutan, aparat TNI-Polri, serta masyarakat adat di wilayah terpencil melalui pembagian kelambu dan pemberian pengobatan pencegahan.

Namun demikian, pemerintah mengingatkan daerah yang telah bebas malaria agar tidak lengah. Pasalnya, mempertahankan status eliminasi dinilai tidak kalah menantang dibanding mencapainya.

"Terdapat beberapa daerah yang mengalami lonjakan kasus, bahkan hingga Kejadian Luar Biasa (KLB), setelah sebelumnya dinyatakan bebas malaria," tegas Andi.

Faktor mobilitas penduduk yang tinggi serta kondisi iklim tropis yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles meningkatkan risiko munculnya kembali penularan.

Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan seperti tambak, lahan bekas tambang, dan rawa-rawa perlu dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Kesehatan dijadwalkan menyerahkan sertifikat eliminasi malaria kepada para bupati dan wali kota yang berhasil menghentikan penularan di wilayahnya sepanjang tahun lalu. (R)

Kasus Malaria di Medan Didominasi Impor, Dinkes Pastikan Nihil Penularan Lokal

Indonesia Diakui sebagai Contoh Sukses Eliminasi Malaria di Asia Pasifik

Indonesia Pimpin Komitmen Eliminasi Malaria Asia Pasifik lewat KTT di Bali

Berikut Ini Kabupaten/Kota di Sumut yang Telah Terima Sertifikat Eliminasi Malaria 

Satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat Bebas dari Malaria