Menkeu: Sinergi Pemerintah dan Penegak Hukum Kunci Jaga Iklim Investasi

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kepastian sektor swasta serta iklim investasi di Indonesia.

Dilansir dari laman Kemenkeu, pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Menkeu menyoroti tantangan ketidakpastian ekonomi global yang terus berlangsung dan berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ekonomi nasional harus dirancang secara hati-hati agar mampu menjaga stabilitas sekaligus tetap mendorong pertumbuhan. Ia menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan.

Sebagai langkah konkret, pemerintah terus melakukan upaya debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Langkah ini bertujuan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha agar aktivitas investasi dan bisnis dapat berjalan lebih optimal.

"Pemerintah akan terus menjaga sektor swasta agar tetap tumbuh, salah satunya melalui Satgas P2SP atau debottlenecking," ujar Purbaya.

Di sisi fiskal, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan pajak baru dalam waktu dekat, khususnya sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat membaik. Kebijakan ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menkeu menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menutup potensi kebocoran penerimaan negara, bukan dengan menambah beban pajak baru.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha hingga ke daerah. Pelaku usaha juga didorong untuk melaporkan hambatan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Jika ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum," tegasnya.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan tercipta iklim usaha yang kondusif, meningkatnya kepercayaan investor, serta terjaganya stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. (R)

Dedi Mulyadi Usulkan Batas Gaji Orangtua Penerima KIP Kuliah Naik Jadi Rp10 Juta

Baru Dijanjikan Siang Hari, Traktor Bantuan Mentan Amran Tiba Sore Harinya di Semarang

Kakorbinmas Baharkam Polri Tinjau Satkamling di Cimahi, Perkuat Keamanan Berbasis Masyarakat

Pemprov Sumut Percepat Pembangunan Empat Kabupaten 3T di Kepulauan Nias

297 Lansia di Magelang Tengah Lulus Sekolah Lansia, Didorong Tetap Produktif

DLH Garut Dorong Generasi Muda Jadi Penggerak Lingkungan Bersih