Pemerintah Percepat Eliminasi TB di Papua Lewat Deteksi Dini dan Kolaborasi Lintas Sektor

Jayapura (buseronline.com) - Pemerintah Indonesia mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis (TB) di Tanah Papua melalui penguatan deteksi dini, peningkatan kepatuhan pengobatan, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih masif.

Dilansir dari laman Kemkes, Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin P Octavianus menegaskan bahwa TB menjadi salah satu fokus utama dalam program prioritas kesehatan nasional. Menurutnya, kunci keberhasilan penanganan TB terletak pada sinergi berbagai pihak.

"Kita fokus pada pemberantasan tuberkulosis sebagai bagian dari program prioritas. Intinya adalah kolaborasi lintas sektor agar penanganan TB bisa berjalan optimal," ujarnya.

Berdasarkan data, sekitar 4 persen kasus TB nasional berasal dari wilayah Papua. Namun, tantangan utama masih dihadapi dalam rendahnya penemuan kasus serta belum optimalnya pelacakan kontak serumah pasien TB.

Bahkan, sebagian besar wilayah di Papua belum mencapai target nasional dalam penemuan kasus. Selain itu, capaian layanan kesehatan TB secara nasional baru mencapai 89,55 persen.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses dan mutu layanan, terutama di wilayah dengan keterbatasan geografis seperti Papua. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis.

Di antaranya peningkatan skrining secara masif, penguatan pelacakan kontak yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis (CKG), serta pendampingan pasien guna memastikan kepatuhan pengobatan hingga tuntas.

Pemerintah juga mengintegrasikan sistem pelaporan secara real-time serta melibatkan kader, keluarga, dan komunitas dalam penanganan pasien TB.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung percepatan eliminasi TB melalui kebijakan yang terarah.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan Rencana Aksi Daerah serta membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC, agar intervensi di lapangan dapat berjalan lebih terarah dan terukur," katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan TB bersama pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen daerah untuk mengatasi persoalan TB yang masih menjadi tantangan besar di Papua.

"Kami memiliki komitmen untuk bersama-sama mengatasi persoalan TB. Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis penanganan TB dapat berjalan lebih baik," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan tenaga kesehatan dan pembiayaan program. Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. (R)

Pemprov Sumut Dukung Gerakan Pesantren Bebas TB, Deliserdang Jadi Pusat Peluncuran Nasional

Jabar Targetkan Bebas TBC, Ibu Hamil KEK, dan Balita Gizi Kurang pada 2029

421 Desa di Jateng Berstatus Siaga TB, Pemprov Perkuat Skrining dan Pencegahan

CKG Anak Tak Sekadar Pemeriksaan, Pemerintah Pastikan Temuan Kesehatan Ditindaklanjuti

Kemenkes Perkuat Deteksi Dini TB melalui Program Homecare di Jember

Pemerintah Wajibkan Pelacakan 100 Persen Kontak Erat Pasien TB untuk Percepat Eliminasi 2030