Muazzim Tegaskan MBG Butuh Tenaga Gizi, Bukan Hanya Distribusi Makanan

Jambi (buseronline.com) - Komisi IX DPR RI menyoroti kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Nasional yang dijalankan Badan Gizi Nasional. Kekurangan tenaga ahli gizi dinilai berpotensi menghambat kualitas pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh kelancaran distribusi makanan, tetapi juga kualitas kandungan gizinya.

“Badan Gizi Nasional ini adalah salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang harus kita dukung bersama. Permasalahan SDM kaitan dengan gizi perlu menjadi perhatian karena kalau SDM gizi ini tidak terpenuhi ini repot juga nanti,” ujarnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Jambi, Senin.

Muazzim mendorong pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan politeknik kesehatan maupun sekolah yang memiliki jurusan gizi guna memenuhi kebutuhan tenaga profesional di lapangan.

“Perlu ada kerja sama dengan sekolah-sekolah yang memang ada jurusan gizi supaya SDM yang dibutuhkan bisa terpenuhi,” tambahnya.

Ia juga menuturkan, ke depan koperasi desa dan kelurahan yang tengah dibangun pemerintah dapat dilibatkan sebagai mitra penyedia bahan pangan setelah operasional berjalan secara penuh, sehingga rantai pasok bahan makanan dapat terjaga kualitas dan keberlanjutannya.

Sementara itu, dilansir dari laman DPR RI, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa jumlah petugas ahli gizi bersertifikat saat ini masih sangat terbatas. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diatasi melalui percepatan pelatihan dan sertifikasi.

“Ada kesulitan mencari petugas ahli gizi dan masih sangat sedikit yang memiliki sertifikat, ini harus kita dorong agar semuanya bisa berjalan dengan lancar,” katanya.

Ia mengusulkan pelibatan balai latihan kerja (BLK) untuk menyiapkan tenaga ahli gizi yang kompeten, sehingga kebutuhan petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat terpenuhi secara optimal.

“Tadi kita konekkan dengan balai latihan agar nantinya bisa melakukan pelatihan untuk tenaga ahli gizi sehingga kebutuhan di SPPG bisa terpenuhi,” jelasnya.

Komisi IX DPR RI menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat. (R)

Rico Waas Apresiasi Konjen Jepang, Dorong Penguatan Kerja Sama Medan dan Ichikawa

Kabut Asap Selimuti Medan, Dinkes Ingatkan Bahaya Gangguan Pernapasan

Pemprov Jabar Bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga Tingkat Desa

Wamentan Dorong Percepatan Kerja Sama Investasi Fosfat Indonesia-Aljazair

Kakorlantas Polri Tegaskan Pungli Ditindak Tegas, Personel Terbukti Melanggar Dicopot dari Tugas

Kabut Asap Selimuti Sumut, Pemko Medan Berlakukan PJJ untuk PAUD hingga SMP pada 16-21 Oktober 2026