Senin, 06 April 2026

Nawal Yasin Harap Program Posyandu Beri Dampak Nyata, Dukungan Kepala Daerah se-Jateng Mengalir

EM Bukit MKes - Rabu, 19 November 2025 06:26 WIB
Nawal Yasin Harap Program Posyandu Beri Dampak Nyata, Dukungan Kepala Daerah se-Jateng Mengalir
Para pimpinan daerah dan pengurus TP Posyandu Jawa Tengah berfoto bersama usai penandatanganan komitmen percepatan transformasi Posyandu 6 SPM di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (18/11/2025). (Dok/Diskominfo Jateng)
Semarang (buseronline.com) - Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menyambut positif dukungan penuh dari Gubernur serta Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah dalam percepatan transformasi dan implementasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dukungan itu diwujudkan melalui penandatanganan komitmen sinergi percepatan transformasi Posyandu 6 SPM dalam Rapat Koordinasi TP Posyandu dan Rapat Kerja Daerah TP PKK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, bersama 35 kepala daerah atau perwakilannya. Para kepala daerah sepakat mendukung Posyandu mulai dari kebijakan, regulasi, anggaran, pembinaan, hingga pengawasan.

Menurut Nawal Yasin, dukungan kepala daerah menjadi kunci percepatan implementasi Posyandu 6 SPM sehingga program dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Posyandu saat ini tidak hanya melayani bidang kesehatan, tetapi juga lima layanan lainnya, termasuk pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Kehadiran kepala daerah dan komitmen mereka melalui tanda tangan ini adalah bentuk kontribusi nyata bagi Posyandu,” ujar Nawal.

Berdasarkan data, di Jawa Tengah terdapat 49.149 Posyandu. Namun, baru 5,7 persen yang telah memperoleh nomor registrasi dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, 25,7 persen telah mengajukan, dan 68,6 persen belum mendaftar. Nawal menegaskan, pihaknya akan mendorong agar seluruh Posyandu terdaftar secara resmi.

“Kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan layanan enam SPM ini sangat positif karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kader Posyandu di lapangan juga harus melakukan pendataan agar program yang dijalankan sesuai persoalan dan kebutuhan warga,” tegas Nawal.

Posyandu sebelumnya hanya fokus pada layanan kesehatan. Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2024, Posyandu kini diharapkan memberikan pelayanan pada lima bidang tambahan. Contohnya, layanan pendidikan usia dini yang dapat memanfaatkan fasilitas Posyandu untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menilai, penerapan enam SPM di Posyandu dapat menurunkan angka kemiskinan karena enam bidang tersebut merupakan layanan dasar masyarakat. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk bersinergi dengan TP Posyandu dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Enam SPM, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial, semuanya mengarah pada upaya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Taj Yasin, yang akrab disapa Gus Yasin.

Dengan dukungan kepala daerah dan implementasi Posyandu 6 SPM, diharapkan layanan Posyandu tidak hanya menjadi pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. (R)
Editor
: EM Bukit MKes
beritaTerkait
Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit
BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD
Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil
150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T
Alumni Pejuang Digital Dilepas Wapres dan Mendikdasmen, Beasiswa Negara Kembali ke Rakyat
Revitalisasi 19 Sekolah di Karangasem Selesai, Kemendikdasmen Tegaskan Keberlanjutan Program
komentar
beritaTerbaru