Jakarta (buseronline.com) - Provinsi Jawa Barat mencatat capaian membanggakan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penurunan prevalensi stunting paling signifikan pada tahun 2024, yakni sebesar 5,8 persen.
Capaian ini disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu.
Menurut Wapres, keberhasilan Jawa Barat merupakan bukti nyata kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Kalau kita lihat data dari Kemenkes, Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi dengan penurunan prevalensi paling signifikan, turun sebesar 5,8 persen,” ujar Gibran di Gedung Kemenkes, Jakarta.
Gibran menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama semua pihak.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga kader Posyandu dan ibu-ibu PKK yang menjadi garda terdepan di lapangan.
“Atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di 2024 menjadi 19,8 persen, atau turun sebanyak 377 ribu anak dibandingkan tahun 2023,” tambahnya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menekankan bahwa capaian nasional di bawah 20 persen ini merupakan hasil kerja keras lintas sektor selama satu dekade terakhir.
“Angka stunting kita sejak tahun 2013, yang angkanya 37 persen, untuk pertama kalinya, tahun 2024, akhirnya bisa turun di bawah 20 persen, yakni 19 persen,” jelas Budi.
Budi menambahkan, target penurunan stunting belum berhenti di sini. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen dalam lima tahun ke depan.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menekankan bahwa Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting.
“Rapat Koordinasi Nasional ini diselenggarakan setiap tahun untuk memperkuat komitmen, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan. Siapa mengerjakan apa, di mana, kapan, dan pembiayaannya berapa — itu semua harus jelas. Program ini perlu dikerjakan dengan disiplin dan presisi,” jelas Wihaji.
Keberhasilan Jawa Barat ini diharapkan menjadi contoh bagi provinsi lainnya dalam mempercepat penurunan stunting nasional, sekaligus mendukung tercapainya target kesehatan jangka panjang pemerintah. (R)
beritaTerkait
komentar