Dorong Kenaikan Kelas 15 RSUD Lewat Program Quick Win Presiden Prabowo

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah terus memperkuat sistem layanan kesehatan nasional melalui program Quick Win Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Azhar Jaya, menyampaikan bahwa sebanyak 15 rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah DTPK telah selesai dibangun dan siap beroperasi dengan standar pelayanan madya.

Hal itu disampaikan dr Azhar dalam acara temu media membahas program-program prioritas Presiden Prabowo, di Jakarta, Jumat.

“Kita berusaha memecahkan masalah kesehatan di daerah DTPK secara komprehensif. Kelima belas rumah sakit itu akan dilengkapi dengan minimal tujuh spesialis dasar, dan pemetaan kebutuhan SDM-nya sudah disusun,” ujarnya.

Menurut dr Azhar, tujuh spesialis dasar yang disiapkan meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi. Pemenuhan tenaga spesialis dilakukan secara bertahap melalui program pendidikan serta pelatihan, termasuk di luar negeri.

“Saat ini sudah ada beberapa tenaga yang dikirim ke China dan Jepang untuk mengikuti pelatihan intervensi jantung dan neuro intervensi. Jadi SDM-nya kita siapkan bersamaan dengan pembangunan fasilitasnya,” tambahnya.

Selain sumber daya manusia, Kemenkes juga memastikan ketersediaan alat kesehatan berteknologi tinggi di seluruh rumah sakit tersebut.

“Untuk alatnya sudah kita tender, termasuk peralatan intervensi dan penunjang lainnya. Targetnya, seluruh 15 rumah sakit ini bisa beroperasi sebagai Rumah Sakit Madya dengan standar pelayanan lengkap, sehingga pasien di daerah tidak perlu lagi dirujuk ke provinsi,” jelas dr Azhar.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti upaya perbaikan struktur pembiayaan rumah sakit, terutama yang berkaitan dengan layanan BPJS Kesehatan dan pasien non-BPJS. Saat ini, sistem pembayaran masih menggunakan INA-CBGs, namun pemerintah tengah mempersiapkan transisi menuju sistem baru INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group).

“Memang ada perbedaan antara biaya pelayanan dan tarif INA-CBGs. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi rata-rata masih bisa disubsidi, terutama bagi pasien non-BPJS di rumah sakit vertikal,” jelasnya.

Dengan sistem INA-DRG, lanjut dr Azhar, pembayaran akan dihitung berdasarkan kompleksitas kasus dan kompetensi rumah sakit, sehingga lebih adil, transparan, dan berimbang.

“Kalau struktur pembiayaan sudah lebih berimbang, subsidi bisa berkurang, dan rumah sakit bisa tumbuh sehat tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas,” pungkasnya.

Program ini merupakan bagian dari langkah cepat (Quick Win) Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T