SPO Uji Kompetensi Nasional Diluncurkan, Pemerintah Fokus Kejar Pemerataan Dokter

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah meluncurkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Nasional bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai langkah strategis mempercepat pemerataan dokter di seluruh Indonesia. Acara peluncuran berlangsung di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab tantangan kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah.

“Sebanyak 4,6% Puskesmas belum memiliki dokter, 38,8% Puskesmas belum lengkap sembilan jenis tenaga kesehatan standar minimal, dan sepertiga RSUD belum memiliki tujuh spesialis dasar yang seharusnya bisa melayani pasien dengan baik,” ujar Prof Dante.

Menurutnya, di tengah beban permasalahan kesehatan seperti stunting, kematian ibu dan bayi, serta penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan stroke, ketersediaan tenaga medis yang merata menjadi hal mendesak.

Prof Dante menegaskan, pemerintah kini berfokus pada dua hal utama: penambahan jumlah tenaga medis dan pemerataan distribusinya di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya konkret untuk mencapai hal tersebut adalah melalui reformasi pendidikan kedokteran dan penguatan uji kompetensi nasional.

“Ke depan, model pendidikan kedokteran akan lebih beragam, baik berbasis universitas maupun rumah sakit. Yang terpenting, kompetensi lulusan dari semua model pendidikan itu harus memiliki kualitas yang sama,” tegasnya.

Melalui SPO Uji Kompetensi Nasional, lulusan yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat nasional, sedangkan peserta yang belum lulus diberikan kesempatan untuk mengulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan SPO akan dilakukan secara terpadu oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, serta Konsil Kesehatan Indonesia. Implementasi tahap awal akan dimulai di perguruan tinggi dan kolegium kesehatan mulai tahun ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Fauzan, mengungkapkan bahwa penyusunan SPO ini merupakan hasil kerja panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, praktisi kesehatan, dan lembaga profesi.

“Banyak juga kritikan dan masukan yang muncul selama proses penyusunan, bahkan melalui media sosial. Namun Alhamdulillah, setelah proses yang panjang, SPO ini akhirnya bisa kita rampungkan dan diluncurkan hari ini,” ujar Prof Fauzan.

Ia berharap, penerapan SPO tersebut dapat memperbaiki kualitas pendidikan di bidang kesehatan serta memperkuat kolaborasi antarlembaga.

“Dua kementerian, yaitu Kemendiktisaintek dan Kemenkes, bersama sejumlah lembaga lain, akhirnya berhasil melahirkan SPO ini sebagai tonggak penting reformasi pendidikan kedokteran nasional,” tambahnya.

Dengan peluncuran SPO Uji Kompetensi Nasional ini, pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, berkualitas, serta terdistribusi merata, guna memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan setara. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T