Kemenkes Pastikan Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperketat sistem pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi para pelajar di seluruh Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, peran Kemenkes dalam program ini adalah sebagai pengawas utama, yang meliputi standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, serta sistem pengawasan berlapis.

“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers terkait Program MBG di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis.

Menurut Budi, Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengonsolidasikan data harian dan mingguan mengenai potensi keracunan, serta menyiapkan publikasi berkala seperti yang dilakukan saat masa pandemi COVID-19.

Dalam hal sertifikasi, terdapat tiga standar yang akan diterapkan, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk manajemen risiko pangan, dan sertifikasi halal.

Kemenkes juga akan bekerja sama dengan BPOM dan BGN dalam sistem sertifikasi terpadu guna memastikan makanan yang didistribusikan aman dan sesuai standar. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme percepatan sertifikasi agar proses distribusi makanan tidak terhambat.

Dari sisi pengawasan, Kemenkes akan melakukan pengawasan eksternal serta menjadi bagian dari gugus tugas cepat tanggap apabila terjadi keracunan massal atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Peran Kemenkes secara gotong royong di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para pelaksana strategi ini,” kata Menkes.

Khusus untuk pengawasan eksternal, Kemenkes akan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI/Polri, dan aparat daerah guna memastikan pengawasan harian terhadap SPPG berjalan optimal.

Selain itu, Kemenkes menyiapkan gugus cepat tanggap di tiap daerah, yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah, serta unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah-sekolah.

“Kita ingin memastikan kalau ada kejadian luar biasa itu bisa ditangani cepat,” tegas Budi.

Selain pengawasan produksi, Kemenkes juga menekankan pentingnya pengawasan di sisi penerima manfaat, yaitu sekolah dan madrasah. Dalam hal ini, Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk melibatkan UKS dalam pemeriksaan kualitas makanan sebelum dikonsumsi.

“Setidaknya begitu makanan datang, kita bisa ajari apakah warnanya berubah, baunya aneh atau tidak,” tambahnya.

Program pemantauan status gizi siswa juga menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan. Kemenkes akan mengukur tinggi dan berat badan siswa setiap enam bulan secara by name by address untuk mendukung evaluasi program.

Selain itu, survei gizi tahunan juga akan diperluas, tidak hanya fokus pada stunting, tetapi juga mencakup anak usia sekolah di atas lima tahun.

“Survei gizi nasional ini nanti akan ditambah untuk anak-anak di atas lima tahun, khususnya anak sekolah,” jelas Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa peran Kemenkes sangat krusial dalam menjamin mutu dan keamanan makanan bergizi gratis ini.

“Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas: respons cepat, perbaiki sistem, dan perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar Zulhas.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan aman, layak, dan sesuai standar.

“MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan dan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul di masa mendatang,” pungkasnya. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T