Bandung (buseronline.com) - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan. Hal ini disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, saat menanggapi wacana pemberhentian sementara pelaksana MBG di Kota Bandung, Selasa.
“Ya, kita fokus saja pada peningkatan kualitas MBG dan kemudian yang diberhentikan kan mereka yang menjadi pelaksana atau SPPG ya istilahnya,” ujar KDM.
Menurut KDM, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diberhentikan adalah mereka yang bekerja tidak sesuai standar.
“Yang paling utama, nanti minggu depan kita bikin MoU, membentuk satgas, dan membuat aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak,” jelasnya.
Gubernur juga menegaskan akan ada mekanisme pengaduan bagi masyarakat atau penerima manfaat MBG.
“Misalnya nanti ada layanan pengaduan. Jadi, pengguna atau penerima manfaat MBG jika makanannya tidak sesuai dengan nilai Rp10.000, bisa memposting di media sosial atau grup WhatsApp pengaduan,” kata KDM.
Dedi Mulyadi menambahkan, laporan pengaduan melalui WhatsApp akan dicek, dianalisis, dan diperiksa oleh auditor. “Ranahnya ada tiga jika terjadi pengurangan: satu administrasi, dua pemberhentian, dan tiga pidana karena itu uang negara yang dikorupsi,” imbuhnya.
Pelaksanaan aturan ini baru akan diberlakukan setelah dilakukan Memorandum of Understanding (MoU), yang dijadwalkan minggu depan.
Selain itu, Pemda Provinsi Jawa Barat mendorong agar dapur MBG tersedia di sekolah-sekolah. “Untuk yang dihentikan, ya dihentikan dulu sampai ada pengganti SPPG yang lebih bermutu,” pungkas KDM.
Program MBG merupakan upaya pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan melalui dukungan kesehatan. (R)
beritaTerkait
komentar