Program Cek Kesehatan Gratis di Kota Bogor Dapat Apresiasi DPR RI

Bogor (buseronline.com) - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat apresiasi dari Komisi IX DPR RI. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik DPR RI di Aula Yudistira, Lantai 2 Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program tersebut. Salah satunya mengenai persoalan interoperabilitas data kesehatan yang hingga kini masih menjadi kendala teknis di lapangan.

“Kendala utama adalah di interoperabilitas. Kalau sistem ini sudah terpadu, maka data by name by address bisa langsung terdeteksi. Dengan begitu, intervensi kesehatan juga bisa lebih tepat sasaran, uangnya untuk apa, di mana, dan kepada siapa,” ujar Dedie.

Dedie menambahkan, Kota Bogor yang berperan sebagai daerah penyangga Ibu Kota telah berupaya menghadirkan layanan kesehatan terbaik melalui 25 puskesmas. Namun, tenaga kesehatan masih terbebani proses input data karena sistem belum sepenuhnya terintegrasi.

Meski menghadapi kendala, Dedie menyebut capaian CKG di Kota Bogor sudah menembus angka 21,6 persen, tertinggi di Jawa Barat dan berada di posisi ketiga secara nasional. Tahun ini, Pemkot Bogor menargetkan capaian meningkat menjadi 36 persen.

“Semakin banyak masyarakat yang memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan, maka semakin kuat pula data yang kita miliki untuk menyiapkan kebijakan yang lebih tepat ke depannya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Kota Bogor bisa menjadi contoh bagi daerah lain meski masih ada sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan.

“Kami melihat fasilitas di Puskesmas Tanah Sareal cukup bagus, dan capaian Kota Bogor juga luar biasa. Tapi memang ada kendala yang bukan hanya terjadi di Bogor, melainkan di seluruh Indonesia, salah satunya soal input data yang masih berbelit-belit serta sistem Satu Sehat yang belum bisa mendeteksi by name by address,” jelas Nihayatul.

Ia menegaskan, sistem data by name by address sangat penting agar pasien dengan kondisi tertentu dapat segera ditindaklanjuti, karena identitas dan alamatnya sudah tercatat dengan jelas. Namun, lemahnya integrasi sistem membuat hal itu belum berjalan optimal.

Nihayatul juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di puskesmas yang harus menangani beragam tugas sekaligus, mulai dari pemeriksaan di sekolah, masyarakat, hingga pelayanan kesehatan bagi kelompok lansia.

“Beban ini harus diimbangi dengan dukungan SDM yang memadai, karena CKG ini cakupannya luas, mulai dari bayi baru lahir, anak sekolah, hingga lansia. Bahkan aspek kesehatan jiwa juga harus mendapat perhatian,” tandasnya.

Dengan capaian tersebut, DPR RI menilai Kota Bogor sudah berada di jalur yang tepat dalam memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, meski tetap diperlukan penguatan sistem data dan penambahan SDM agar program dapat berjalan lebih optimal. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T