Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Direktorat Imunisasi menyelenggarakan Pertemuan Budget Dialogue sebagai bagian dari proses finalisasi penyusunan dokumen National Immunization Strategy (NIS) Indonesia 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu.
Forum ini bertujuan untuk memaparkan estimasi kebutuhan anggaran program imunisasi nasional, mengidentifikasi potensi kesenjangan pembiayaan, serta membangun komitmen lintas sektor dalam mendukung pendanaan imunisasi yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan bahwa imunisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Dokumen ini akan menjadi pedoman komprehensif dalam merumuskan visi, tujuan spesifik, dan strategi prioritas program imunisasi. Kami berharap hasil dari pertemuan ini menjadi dasar penyusunan rencana operasional dan penganggaran tahunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Kunta.
NIS 2025-2029 disusun sebagai kelanjutan dari Comprehensive Multi-Year Plan (CMYP) 2020-2024 dan diselaraskan dengan berbagai dokumen strategis nasional dan global, seperti RPJMN 2025-2029, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), serta Immunization Agenda 2030 (IA2030).
Penyusunan strategi dilakukan secara partisipatif dan berbasis bukti, melalui analisis situasi, diskusi multipihak, serta triangulasi data.
Kunta turut mengutip pernyataan Dirjen WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyebutkan bahwa imunisasi bukan sekadar perlindungan individu, melainkan bentuk tanggung jawab sipil (civic responsibility).
Melalui pertemuan ini, Kemenkes berharap dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan agar program imunisasi nasional dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, organisasi profesi, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan seperti WHO, UNICEF, UNDP, GAVI, World Bank, dan lainnya.
Direktur Imunisasi, dr Prima Yosephine memaparkan hasil analisis situasi imunisasi nasional, strategi jangka menengah, serta estimasi kebutuhan anggaran untuk lima tahun ke depan.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran program imunisasi nasional periode 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp53,8 triliun, dengan alokasi terbesar (39%) untuk pengadaan vaksin baru.
Melalui pendekatan integrasi lintas program, terdapat potensi efisiensi yang dapat menurunkan kebutuhan biaya operasional hingga 45%, menjadi sekitar Rp11,3 T.
Namun, masih terdapat kesenjangan pembiayaan sebesar Rp4,39 T yang membutuhkan dukungan berbagai pihak.
“Sebanyak 13 provinsi masih belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap (90%) dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, jumlah anak yang belum mendapat imunisasi dasar (zero-dose children) meningkat signifikan, hampir menyentuh angka 1 juta anak pada 2024,” ujar dr Prima.
Ia juga mengingatkan bahwa tren penurunan cakupan imunisasi dapat meningkatkan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) sejumlah penyakit seperti difteri, campak, rubela, pertusis, dan polio.
Untuk menjawab tantangan tersebut, forum ini menyoroti strategi utama yang akan diimplementasikan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi yang merata, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Satu Sehat, pembentukan Satuan Tugas Imunisasi di tingkat nasional dan daerah, serta peningkatan advokasi, pelatihan SDM, dan komunikasi publik.
Kegiatan ditutup dengan paparan tindak lanjut penyusunan strategi pembiayaan jangka menengah guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program imunisasi nasional selama periode 2025-2029. (R)
beritaTerkait
komentar