Jakarta (buseronline.com) - Upaya memperkuat peran strategis bidan dalam sistem kesehatan Indonesia kini mendapat dorongan baru. Kolegium Kebidanan bersama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) secara resmi meluncurkan Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kebidanan Indonesia, Kamis, di Jakarta.
Kurikulum baru ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan kebidanan dan memperkuat peran bidan sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan ibu dan anak.
Peluncuran kurikulum dilakukan dengan dukungan dari mitra internasional seperti UNFPA dan Kedutaan Besar Kanada, serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan dan pendidikan.
Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, drg Arianti Anaya MKM, menegaskan pentingnya pendidikan kebidanan yang kuat sebagai fondasi untuk mencetak tenaga bidan yang tidak hanya kompeten secara klinis, namun juga mampu bekerja kolaboratif dalam sistem layanan kesehatan nasional.
“Bidan harus menjadi ujung tombak dalam transformasi layanan primer, terutama dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang masih tinggi di Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kurikulum bukanlah dokumen kaku, melainkan kerangka yang harus terus dikembangkan mengikuti dinamika zaman dan kebutuhan pelayanan. KKI sebagai badan regulator memiliki mandat menjaga mutu seluruh tenaga kesehatan, termasuk bidan, dan terus bekerja erat dengan kolegium disiplin ilmu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
“Kurikulum ini disusun bukan hanya berdasarkan standar nasional, tetapi juga merujuk pada standar global agar relevan dan aplikatif. Ini adalah fondasi penting bagi sistem kesehatan yang lebih baik,” tambahnya.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam sambutannya memberikan dukungan penuh atas peluncuran kurikulum tersebut. Ia menyebut bahwa transformasi pendidikan kebidanan merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
“Kalau kita ingin profesi bidan lebih kuat dan wewenangnya lebih luas, maka sistemnya juga harus solid dan berbasis data,” tegas Menkes.
Ia menyampaikan empat fokus utama dalam penguatan peran bidan yang perlu dijawab oleh kurikulum baru ini, yaitu:
1. Tertib Entri Data:
Bidan harus terdigitalisasi melalui sistem Satu Sehat dengan mencatat setiap proses persalinan secara akurat. Data yang tertib menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perlindungan profesi.
2. Peningkatan Kompetensi:
Kurikulum harus selaras dengan standar internasional agar lulusan bidan siap menghadapi kondisi nyata dan tantangan dunia kerja.
3. Rujukan Cepat dan Tepat:
Bidan harus memiliki kemampuan mengklasifikasikan risiko dan melakukan rujukan tepat waktu ke fasilitas kesehatan yang memadai.
4. Perluasan Peran Bidan:
Bidan harus aktif sejak masa pra-kehamilan, mendampingi selama kehamilan dan persalinan, serta memastikan bayi tumbuh optimal hingga masa kanak-kanak.
“Bidan jangan hanya membantu persalinan, tapi juga menjadi pendamping sejak sebelum kehamilan hingga tumbuh kembang anak,” ujar Budi.
Peluncuran kurikulum ini juga menandai komitmen untuk memperkuat seluruh aspek pendidikan kebidanan, tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam pengembangan etika profesi, kemampuan komunikasi, dan adaptasi terhadap teknologi serta kebutuhan komunitas.
Kegiatan peluncuran ini dirangkaikan dengan diseminasi terbuka untuk menyerap masukan dari akademisi, organisasi profesi, dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kurikulum yang diimplementasikan benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.
“Saya harap forum ini bisa menghasilkan kurikulum yang kuat dan berdampak nyata bagi sistem layanan kesehatan kita,” tutup drg Arianti.
Dengan kurikulum yang baru ini, Indonesia mengambil langkah penting dalam memastikan setiap bidan siap menjawab tantangan zaman dan menjadi agen perubahan dalam sistem kesehatan, demi menyelamatkan lebih banyak ibu dan bayi di seluruh penjuru negeri. (R)
beritaTerkait
komentar
