Kemenkes Percepat Transformasi Kesehatan di NTT, Fokus pada Stunting dan Layanan Dasar

Kupang (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi sistem kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Fokus utama diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dalam agenda koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan di NTT, Rabu.

“Transformasi kesehatan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi menciptakan sistem yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Kunta. Ia menambahkan, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029 menempatkan visi “Kesehatan untuk Semua” sebagai sasaran utama pembangunan kesehatan nasional.

RIBK memiliki enam sasaran strategis, yaitu peningkatan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, layanan kesehatan yang adil, tata kelola yang efektif, serta pengembangan teknologi kesehatan.

NTT termasuk dalam wilayah prioritas nasional, dengan strategi khusus mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan, eliminasi penyakit tropis seperti kusta dan rabies, penurunan stunting, perbaikan gizi masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia kesehatan.

Namun demikian, Kunta mengungkapkan bahwa realisasi dana non-fisik bidang kesehatan di NTT masih tergolong rendah, hanya mencapai 59,7 persen. Hal ini menjadi perhatian serius untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mendukung transformasi ini, pemerintah telah mengalokasikan pendanaan melalui program Indonesia Health System Strengthening (IHSS) sebesar Rp63,5 T.

Program ini akan memperkuat layanan primer, sistem rujukan, serta laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk NTT. Tiga program utama yaitu SOPHI, SHIHREN, dan InPULS akan dijalankan secara bertahap hingga 2029.

Kunta juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi pusat-daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Ia meminta pemerintah daerah untuk memastikan indikator RIBK masuk ke dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menanggapi hal ini, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pusat. Ia menekankan bahwa pendekatan pembangunan kesehatan di NTT harus bersifat variatif dan kontekstual, tidak bisa disamakan dengan wilayah lain seperti Jakarta.

“Forum ini adalah ruang kolaborasi strategis untuk memperkuat arah pembangunan kesehatan. Di NTT, pendekatannya harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur Melkiades.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas untuk menjangkau layanan hingga pelosok. Menurutnya, setiap rumah sebaiknya memiliki anggota keluarga yang dapat menjadi perpanjangan tangan tenaga kesehatan, khususnya dalam memantau kondisi ibu hamil dan anak-anak.

“Visi kami jelas, sehat dulu, baru bisa cerdas, maju, dan sejahtera. Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan berkelanjutan di NTT,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur meminta adanya harmonisasi program dan penganggaran antara pusat dan daerah agar dampaknya dirasakan hingga ke desa-desa.

Ia berharap forum ini menjadi wadah evaluasi program yang berjalan, mengidentifikasi kendala anggaran, serta menyusun rencana kesehatan untuk tahun 2026.

“Ayo kita bangun ekosistem kesehatan yang tangguh dari desa sampai ke pusat. Kita pastikan sinergi kabupaten/kota, provinsi, dan pusat berjalan baik. Tuhan menolong kita dalam menangani stunting, kematian ibu dan anak, serta penyakit menular lainnya,” pungkasnya. (R)

Pj Sekda Sumut Tekankan Pemerataan Dokter Spesialis hingga Kepulauan

Dinkes Bandung Genjot Cek Kesehatan Gratis dan Imunisasi untuk Tingkatkan Kesehatan Warga

Gubernur Sumut Siap Biayai Kegiatan IPA Sumut, Dukung Program Sosial Pelajar

Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dalam Penyelamatan Aset Negara

Polri Perkuat Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Dirikan Pusat Studi Kepolisian di Universitas Borobudur

KPK dan Polda Metro Jaya Tangkap Empat Orang yang Mengaku Pegawai KPK di Jakarta Barat