IDI Minta Jam Kerja Residen Diatur, Overwork Picu Depresi Banyak Calon Dokter Spesialis

Jakarta (buseronline.com) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendesak pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti laporan 3,3 persen atau 399 calon dokter spesialis di RS Vertikal yang mengalami depresi bahkan merasa lebih baik mengakhiri hidup.

Hal itu demi memastikan kemungkinan penyebab depresi PPDS hingga kondisi klinis atau diagnosis yang perlu ditegakkan psikiater.

Menurut Ketua Umum IDI dr Adib Khumaidi, salah satu pemicu terbanyak depresi pada PPDS adalah persoalan jam kerja.

Belum ada waktu ideal yang secara resmi ditetapkan pemerintah terkait batas working hours para residen.

"Jam kerja yang terlalu tinggi menyebabkan waktu istirahat, makan, rehat dan tidur yang kurang sehingga menurunkan daya tahan tubuh dan keselamatan pasien berkurang," ucap dr Adib dalam konferensi pers di Jakarta.

Pasalnya, bila keluhan depresi PPDS tidak kunjung teratasi, hal ini juga bisa berpengaruh pada penanganan keselamatan pasien.

Merujuk pada sejumlah riset, dr Adib menyebut rata-rata ada 41 hingga 76 persen PPDS yang mengalami burnout, dan tujuh hingga 56 persen mengalami depresi.

Dalam kesempatan serupa, Ketua Junior Doctors Network (JDN) Indonesia, dr Tommy Dharmawan SpBTKV menjelaskan rata-rata jam kerja PPDS yang terbilang manusiawi berada di 80 jam dalam satu pekan.

Waktu tersebut juga terbilang cukup untuk meningkatkan kompetensi para residen.

Meski begitu, hal ini menurutnya perlu didiskusikan lebih lanjut dengan masing-masing kolegium untuk memenuhi pencapaian kompetensi tertentu yang diwajibkan dalam setiap program studi. Baik spesialis maupun sub-spesialis.

"Working hours yang terlalu berat akan membuat fatigue, lelah, depresi, tapi untuk mencapai kompetensi itu butuh jam terbang. Misalnya seperti pilot juga, menurut beberapa literatur di dunia adalah 80 jam manusiawi dan mendapatkan kompetensi yang lebih baik," jelas dr Tommy.

Wakil Ketua/President Elect Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) memberikan catatan hasil skrining Kemenkes RI disebutnya akan lebih valid bila dilanjutkan dengan wawancara penunjang.

"Lebih valid jika didukung wawancara untuk mengonfirmasi terhadap gejala yang dilakukan oleh skrining, itu harus dikonfirmasi apa yang dimaksud, ada masalah apa? Baru hasil itu akan lebih komprehensif dan lebih valid," ucapnya. (R3)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T