Pemko Bandung Gencarkan Skrining HIV Sukarela, Perkuat Peran Masyarakat

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui sosialisasi skrining sukarela dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Dilansir dari laman Jabarprov, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperoleh data penyebaran HIV yang lebih akurat, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV).

Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan skrining sukarela menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui gambaran penyebaran HIV di Kota Bandung.

Hal tersebut disampaikan Farhan dalam pertemuan bersama camat dan lurah se-Kota Bandung terkait menu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HIV/AIDS di Hotel Horison Ultima, pada 12 Oktober 2026.

Menurut Farhan, pengukuran jumlah kasus HIV di Kota Bandung hingga kini belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, sosialisasi perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya mengetahui status HIV melalui skrining tanpa paksaan.

"Angkanya tidak pernah benar-benar jelas. Sebesar apa sebetulnya penyebarannya, itu yang perlu kita ukur. Makanya, kita harus melakukan sosialisasi skrining," ujar Farhan.

Ia menegaskan, pelaksanaan skrining HIV harus berdasarkan kesukarelaan. Pemerintah pun akan bekerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan untuk memperluas edukasi dan mendorong pelaksanaan skrining secara bertahap melalui pendekatan kewilayahan.

Farhan menjelaskan, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu kepada anak. Namun, penularan dari ibu kepada anak dapat dicegah melalui intervensi kesehatan yang tepat.

Selain menekan penularan, pemerintah juga berupaya mencegah infeksi HIV baru, mengurangi kematian akibat AIDS, serta menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV.

"Fenomena gunung es itu pasti ada. Pengukuran kita belum presisi. Makanya, kita lakukan sosialisasi supaya orang mau skrining secara sukarela," katanya.

Farhan juga menyoroti pentingnya dukungan pendanaan yang berkelanjutan bagi program penanggulangan HIV/AIDS. Di tengah berkurangnya dukungan donor internasional, pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan, termasuk melalui sumber filantropi.

"Terpenting sekarang kita lakukan sosialisasi. Tidak boleh hanya sekali, tetapi harus terus diulang. Sosialisasi tidak boleh berhenti," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua KPA Kota Bandung Asep Cucu Cahyadi mengatakan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Asep, pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama agar program pemberdayaan masyarakat melalui Warga Peduli AIDS (WPA) dapat diakomodasi dalam mekanisme Musrenbang.

"Peran serta masyarakat melalui WPA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan," ungkap Asep.

Ia menjelaskan, WPA yang telah dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperluas edukasi, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan masing-masing.

Karena itu, Pemko Bandung mendorong setiap kelurahan memanfaatkan menu kegiatan HIV/AIDS dalam Musrenbang agar program WPA dapat direncanakan secara terarah dan memperoleh dukungan pembiayaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pertemuan tersebut diikuti 230 peserta yang terdiri atas unsur perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Bandung, serta community organizer KPA dari seluruh kecamatan.

Sejumlah perangkat daerah turut terlibat, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan unsur terkait lainnya.

Melalui penguatan skrining sukarela dan pemberdayaan masyarakat, Pemko Bandung berharap upaya penanggulangan HIV/AIDS semakin efektif, sekaligus mewujudkan lingkungan yang inklusif dan bebas diskriminasi bagi ODHIV. (R)

Pemko Bandung Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi untuk Perluas Peluang Kerja di Luar Negeri

Pemko Bandung Targetkan PAD Sumbang Lebih dari 60 Persen Pendapatan Daerah

Pemko Bandung Targetkan Pendapatan Rp7,46 Triliun pada APBD 2027

Pemko Bandung Perketat Pengawasan MBG, Tiga SPPG Masuk Pengawasan Khusus

Pemko Bandung Dorong Industri Sepatu Perluas Pasar Ekspor

Pemko Bandung Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak