Pemprov Jabar Gandeng 86 Rumah Sakit, Warga Tanpa BPJS Tetap Bisa Berobat

Menurutnya, selama ini sejumlah permasalahan warga kerap baru mendapatkan perhatian setelah disampaikan secara langsung kepadanya. Padahal, pola penanganan seperti itu tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat Jawa Barat.

Karena itu, Dedi meminta pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pemantauan yang mampu mendeteksi persoalan warga sejak dini. Informasi dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, perlu dimanfaatkan agar pemerintah dapat merespons berbagai persoalan dengan lebih cepat.

Dengan langkah tersebut, persoalan kesehatan di lapangan diharapkan dapat segera ditangani tanpa harus menunggu masyarakat mengadu langsung kepada gubernur.

Pemprov Jabar berharap kerja sama dengan puluhan rumah sakit ini dapat memperkuat sistem perlindungan kesehatan, memperluas akses pelayanan medis, serta memastikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan memperoleh penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. (R)

Bandung Jadi Lokasi Uji Coba Reformasi Sistem JKN

Jabar Uji Sistem Rujukan Baru, Pasien Bisa Langsung ke RS Sesuai Penyakit

Gubernur Sumut Apresiasi Cek Kesehatan Gratis bagi Mitra Gojek, Dorong Perlindungan BPJS Diperluas

Pemprov Jabar Perkuat Penanganan Anak Tidak Sekolah, Targetkan 50 Persen ATS Kembali Bersekolah pada 2029

Pemko Medan Siap Bantu RS Vina Estetika Jalin Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Pemprov Jabar Tutup MPLS Pancawaluya 2026 dengan Aksi Ekologi, Libatkan 343 Ribu Peserta Didik