Kemenkes Ajak Keluarga Rangkul Neurodivergent, 9 dari 10 Penderita Depresi Belum Terjangkau Layanan Kesehatan

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengajak masyarakat, khususnya keluarga, untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa dan menciptakan lingkungan yang aman serta inklusif bagi individu neurodivergent atau orang dengan keragaman cara kerja otak.

Dilansir dari laman Kemkes, keluarga memiliki peran penting dalam menerima, memahami, dan mendukung individu neurodivergent agar dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Hal tersebut disampaikan dalam temu media bertema "Sehat Jiwaku, Unik Caraku: Keluarga Merangkul, Kesehatan Jiwa Terjaga, Neurodivergent Berdaya" di Gedung Adhyatma, Kantor Kemenkes, Jakarta, pada 9 Oktober 2026.

Kegiatan yang digelar secara luring dan daring itu sekaligus memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober, Bulan Peduli Disleksia, dan Bulan Kesadaran ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes dr Maria Endang Sumiwi mengatakan kesehatan jiwa menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan nasional.

Mengutip data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), gangguan jiwa merupakan penyebab kedua terbesar hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia.

Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen atau sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang.

"Dari sekitar 3 juta orang dengan depresi, baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan. Artinya, 9 dari 10 orang dengan depresi belum terjangkau layanan kesehatan. Beban tertinggi justru berada pada kelompok anak muda usia 15 hingga 24 tahun," ujar Endang Sumiwi.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya memperluas akses pelayanan kesehatan jiwa dan meningkatkan edukasi masyarakat untuk mengatasi stigma yang masih menghambat penanganan.

Selain depresi, perhatian juga perlu diberikan kepada individu neurodivergent, termasuk mereka yang mengalami ADHD dan disleksia.

ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi perhatian dan pengendalian diri. Sementara itu, disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan membaca dan menulis.

Kemenkes menegaskan, kondisi tersebut bukanlah bentuk kemalasan ataupun akibat kesalahan pola asuh. Keragaman cara kerja otak perlu dipahami dan diterima agar individu yang mengalaminya memperoleh dukungan sesuai kebutuhan.

Untuk mengurangi kesenjangan pengobatan, Kemenkes terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa hingga tingkat fasilitas kesehatan primer.

Hingga saat ini, sebanyak 6.549 puskesmas atau 64 persen dari seluruh puskesmas di Indonesia telah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa.

Pemerintah menargetkan seluruh puskesmas dapat menyediakan layanan tersebut dalam dua tahun ke depan. Selain itu, sebanyak 932 puskesmas telah disiapkan agar ramah bagi penyandang disabilitas.

Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan pelayanan rutin bagi ibu hamil serta ibu nifas melalui Antenatal Care (ANC), Kemenkes telah melakukan skrining kesehatan jiwa terhadap 71,86 juta penduduk berusia di atas tujuh tahun.

Hasil skrining menunjukkan indikasi gejala depresi tertinggi ditemukan pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas sebesar 7,1 persen. Sementara itu, kelompok usia sekolah dan remaja tercatat sebesar 2,3 persen.

Untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis kesehatan jiwa, layanan Healing119.id telah diakses oleh 284.916 pengguna melalui panggilan telepon maupun percakapan daring.

Di sisi lain, praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa berat masih menjadi tantangan. Data Kemenkes pada triwulan III 2026 mencatat sebanyak 2.365 warga masih mengalami pemasungan, termasuk mereka yang mengalami psikosis akut dan skizofrenia.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, dr Imran Pambudi menyoroti dua hambatan utama dalam penanganan individu neurodivergent, yakni keterlambatan penemuan kasus serta penolakan atau denial dari orang tua.

Menurut Imran, sebagian orang tua masih sulit menerima kondisi anak sehingga mencari pendapat medis lain untuk memastikan bahwa anaknya tidak mengalami kondisi neurodivergent. Hal ini berpotensi menunda identifikasi dan pemberian dukungan yang dibutuhkan anak.

Karena itu, penerimaan dan pemahaman keluarga menjadi faktor penting agar anak memperoleh pendampingan yang tepat sejak dini.

Sementara itu, Ketua Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi, dan Trauma Psikososial FKUI/RSCM, dr Hervita Diatri menekankan pentingnya melibatkan People With Lived Experience (PWLE), yakni individu yang memiliki pengalaman langsung dengan gangguan kesehatan jiwa, dalam upaya penanganan.

Ia menjelaskan, pengobatan kesehatan jiwa tidak hanya mengandalkan obat-obatan, tetapi juga membutuhkan psikoterapi dan rehabilitasi.

Menurut Hervita, layanan tersebut harus dapat diakses masyarakat secara lebih merata, termasuk mereka yang tinggal di luar kota besar.

Pendekatan deinstitusionalisasi dinilai menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga penanganan dapat mencakup pengobatan, psikoterapi, dan rehabilitasi secara memadai.

Konsultan Neurologi Anak FK Unpad/RSHS, dr Purboyo Solek mengatakan individu neurodivergent, termasuk anak dengan disleksia dan ADHD, membutuhkan sistem dukungan yang terintegrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Ia menjelaskan, anak dengan disleksia dapat memiliki tingkat kecerdasan normal, tetapi cara otaknya memproses informasi berbeda.

Tanpa pemahaman keluarga dan akomodasi yang tepat di sekolah, anak berisiko mengalami perundungan, kecemasan, hingga depresi.

Karena itu, lingkungan pendidikan dan keluarga perlu memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak, bukan memberikan stigma atau penilaian negatif terhadap perbedaan yang dimiliki.

Kemenkes berharap kolaborasi antara keluarga, tenaga kesehatan, sekolah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi individu neurodivergent.

Dengan pemahaman yang tepat, pengurangan stigma, serta akses pelayanan yang memadai, setiap individu diharapkan memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berdaya sesuai potensinya. (R)

KPK Bekali 110 Calon Pemimpin Nasional dengan Pendidikan Antikorupsi

Tiga Kementerian Sepakati Digitalisasi Layanan Haji, Tarif MCU Diusulkan Mulai Rp800 Ribu

PMI Manufaktur Indonesia Capai 52,4, Sektor Industri Terus Ekspansif

SATUSEHAT Raih Dua Penghargaan, Perkuat Transformasi Digital Kesehatan Indonesia

Kemenkes Bekali 4.630 Dokter dan Dokter Gigi Internsip, Tekankan Lingkungan Bebas Perundungan

Kemenkes: Keselamatan Pasien Harus Dijaga Sepanjang Perjalanan Perawatan