CKG Anak Tak Sekadar Pemeriksaan, Pemerintah Pastikan Temuan Kesehatan Ditindaklanjuti

Jakarta (buseronline.com) - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anak dipastikan tidak berhenti pada pemeriksaan awal.

Dilansir dari laman Kemkes, pemerintah menegaskan setiap temuan masalah kesehatan anak, mulai dari karies gigi, anemia, tuberkulosis (TB), hingga gangguan kesehatan mental, harus mendapatkan tindak lanjut agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Penegasan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk "Setahun Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk Anak, Apa Selanjutnya?" yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Forum Risk Communication and Community Engagement (RCCE), Wahana Visi Indonesia (WVI), Inke Maris & Associates, serta Reconstra di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan CKG sejak Februari 2025 hingga Februari 2026, tercatat 23,5 juta anak telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun, pemerintah masih menemukan kesenjangan antara tingginya jumlah anak yang diperiksa dan rendahnya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah risiko TB pada balita. Data CKG mencatat sekitar 95 persen balita yang berisiko TB belum menjalani tes konfirmasi. Selain itu, ditemukan pula persoalan anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan kesehatan mental, serta tingginya kasus karies gigi pada anak.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti secara khusus persoalan kesehatan gigi. Ia meminta puskesmas tidak hanya memiliki fasilitas pemeriksaan, tetapi juga mampu memberikan perawatan terhadap masalah gigi yang ditemukan melalui CKG.

"Hasil CKG gigi paling jelek di anak-anak. Tiga puluh sampai empat puluh persen giginya bermasalah. Nomor satu karies, nomor dua masalah gusi. Pastikan semua puskesmas tidak hanya punya kursi gigi, tetapi juga bisa menambal dan merawat akar gigi," ujar Budi.

Menurut Budi, pemeriksaan kesehatan harus menjadi pintu masuk menuju pelayanan dan pengobatan. Karena itu, fasilitas kesehatan perlu diperkuat agar mampu menangani berbagai temuan yang muncul dari program CKG.

Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental remaja juga menjadi perhatian pemerintah. Anak usia SMP dan SMA yang terindikasi mengalami kecemasan maupun depresi perlu segera mendapatkan pendampingan dan layanan konseling.

Layanan tersebut dapat dilakukan melalui platform telemedisin maupun dengan memperkuat peran guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah.

Sementara itu, perwakilan Forum Anak menekankan pentingnya keterbukaan hasil pemeriksaan kepada anak dan orang tua. Hasbi, salah seorang siswa yang mengikuti CKG di sekolahnya, mengaku belum menerima hasil pemeriksaan secara lengkap.

"Di sana kita periksa tinggi badan, berat badan, tekanan darah, sampai ambil darah untuk tes Hb (Hemoglobin/Sel Darah Merah). Tapi hasilnya tidak dikasih tahu apa saja," kata Hasbi.

Kurangnya edukasi dan lambatnya rujukan juga dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan anak. Hasbi bahkan harus menjalani pencabutan gigi pada usia 15 tahun karena masalah giginya terlambat mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi mendukung pelibatan anak secara aktif dalam program CKG. Ia menegaskan hasil pemeriksaan tidak boleh hanya menjadi data yang tersimpan dalam sistem pemerintah.

"Data ini bukan hanya angka mati di komputer, tetapi harus disampaikan kepada orang tua agar mereka tahu kondisi anaknya dan langkah edukasi apa yang harus dilakukan selanjutnya," ujar Arifatul.

Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK, hingga Forum Anak di tingkat kelurahan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan mudah dipahami oleh anak maupun orang tua.

Mulai 2027, pemerintah akan mengubah indikator keberhasilan CKG. Program tidak lagi hanya dinilai dari jumlah anak yang menjalani pemeriksaan, tetapi dari rasio temuan penyakit yang berhasil ditangani.

Kemenkes juga berkomitmen memberikan obat gratis selama 15 hari pertama bagi anak yang memiliki "rapor kesehatan" berstatus kuning atau merah.

Dalam diskusi tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan merumuskan lima arah penguatan CKG Anak. Kelima langkah tersebut meliputi pemenuhan hak dan kenyamanan anak selama skrining, jaminan kerahasiaan data medis, integrasi CKG dengan program Makan Bergizi Gratis di sekolah, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat sipil dalam pemantauan program.

Dengan langkah tersebut, CKG diharapkan tidak sekadar menjadi program pemeriksaan kesehatan massal, tetapi menjadi sistem yang mampu memastikan setiap masalah kesehatan anak ditemukan, dikomunikasikan kepada keluarga, dan mendapatkan penanganan hingga tuntas. (R)

Kemendikdasmen Siapkan Anggaran Rp61,1 Triliun untuk Pendidikan Tahun 2027

Jamuan Rakyat Semarakkan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan

Gang Hijau Cemara Ubah Sampah Menjadi Sumber Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Forum APEC 2026 di Jakarta Dorong Pemanfaatan AI untuk Transformasi Pendidikan

DNC Vol 1 2026 Siap Digelar di Jakarta, Lebih dari 40 Pemain Ambil Bagian

Polri Siapkan 420 Personel Hadapi Ancaman Karhutla 2026