Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengatakan kegiatan di Penjaringan merupakan kick-off nasional yang selanjutnya akan direplikasi secara bertahap di daerah.
Pelaksanaan skrining akan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain tingkat risiko, kepadatan penduduk, beban penyakit, serta kesiapan masing-masing daerah.
"Dalam penanggulangan TB, kita tidak dapat hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kita harus aktif mendatangi masyarakat," ujar Andi.
Untuk permukiman padat penduduk, intervensi direncanakan mencakup 3.373 desa dan kelurahan di 38 kabupaten/kota dengan target penyelesaian pada akhir 2026.
Kemenag menyatakan dukungan penuh terhadap perluasan skrining TB di lingkungan pesantren dan madrasah.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Prof Amien Suyitno mengatakan, saat ini terdapat sekitar 42.000 pesantren dengan lebih dari 7 juta santri di Indonesia. Selain itu, terdapat lebih dari 82.000 madrasah dengan sekitar 10,5 juta siswa.
Menurut Amien, jumlah tersebut menunjukkan besarnya cakupan generasi muda yang dapat dijangkau melalui program kesehatan pemerintah.
"Kementerian Agama terus mendukung Pak Menteri, dan bagi kami bukan saja penerima manfaat. Lebih dari 7 juta santri berada di 42.000 pesantren se-Indonesia," ujarnya.
Kemenag juga siap mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan CKG serta skrining kesehatan di pesantren dan madrasah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus kualitas sumber daya manusia.
Kemenkes menargetkan penguatan penemuan kasus dan pengobatan TB dapat terus menurunkan angka kejadian maupun kematian akibat penyakit tersebut.
Melalui skrining aktif, pengobatan hingga tuntas, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah terus memperkuat langkah Indonesia menuju eliminasi tuberkulosis pada 2030. (R)
beritaTerkait
komentar