Kemenkes, LKPP, dan Telkom Perkuat E-Katalog Kesehatan untuk Dorong Efisiensi Pengadaan Obat

Program konsolidasi pengadaan juga mulai direspons positif oleh pemerintah daerah. Sejak imbauan Menteri Kesehatan diterbitkan pada April 2026, hingga 25 Mei 2026 tercatat sebanyak 112 instansi daerah telah berkoordinasi dengan Kemenkes. Dari jumlah tersebut, 77 instansi menyatakan komitmen untuk bergabung dalam konsolidasi pengadaan tahun 2027.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai kolaborasi antarlembaga ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Pertemuan antara LKPP dengan Kementerian Kesehatan dan Telkom ini membicarakan hal-hal yang diharapkan dapat mempercepat visi dan misi Bapak Presiden. Kita akan sama-sama memperjuangkan bagaimana harga dan kualitas obat menjadi ujung tombak perbaikan kualitas layanan publik pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia Veranita Yosephine menegaskan kesiapan Telkom dalam mendukung percepatan digitalisasi pengadaan di sektor kesehatan.

"Hari ini kami bersama LKPP bertemu dengan Pak Menteri untuk membahas akselerasi digitalisasi pengadaan di Kementerian Kesehatan. Harapannya, bersama-sama kita dapat mewujudkan obat-obatan yang berkualitas, tersertifikasi, dan memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat," tutur Veranita. (R)

KPK Libatkan Generasi Muda Perkuat Budaya Antikorupsi Lewat SINTESIS 2026

Indonesia-Australia Luncurkan Program KITA SEHAT Senilai AUD100 Juta

KPK dan ANRI Resmi Luncurkan Pusdankor, Jadikan Arsip Sejarah sebagai Senjata Pencegahan Korupsi

Jumlah Dokter Jantung Intervensi Meningkat 3,2 Kali Lipat, Kemenkes Percepat Pemerataan Layanan Jantung

Kemenkes Tarik Investasi Takeda, Perkuat Hilirisasi Industri Kesehatan Nasional

Ditpamobvit Baharkam Polri dan PT ABB Perkuat Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional