Menurutnya, rendahnya cakupan dipengaruhi berbagai faktor, seperti maraknya hoaks dan keraguan masyarakat terhadap imunisasi, ketidaksesuaian data sasaran di lapangan, hingga tingginya mobilitas penduduk yang menyebabkan riwayat imunisasi anak belum tercatat secara optimal.
Selain itu, masih banyak layanan imunisasi yang diberikan rumah sakit maupun dokter spesialis anak yang belum dilaporkan ke dalam Sistem ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), sehingga secara administrasi belum tercatat dalam sistem nasional.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandung terus mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan setiap layanan imunisasi melalui Sistem ASIK agar data menjadi lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan.
Di sisi lain, pemerintah juga memperluas akses pelayanan imunisasi melalui Posyandu. Dari lebih dari 2.000 Posyandu yang ada di Kota
Bandung, sekitar 1.500 di antaranya telah aktif memberikan layanan imunisasi kepada masyarakat.
Selain memperluas layanan, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga terus menggencarkan edukasi melalui media digital, media sosial, kader kesehatan, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama untuk menangkal hoaks dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya imunisasi.
Dadan menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan paling efektif dan efisien karena mampu mencegah penyakit sekaligus mengurangi beban biaya pengobatan. "Biaya imunisasi jauh lebih ringan dibandingkan biaya pengobatan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah," pungkasnya. (R)
beritaTerkait
komentar