Pemprov Sumut: Rangkap Jabatan Pj Sekdaprov Tidak Langgar Aturan

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan bahwa rangkap jabatan yang dijalankan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, tidak melanggar aturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap di Medan.

Menurut Erwin, penunjukan Pj Sekdaprov Sumut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah beserta aturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.

"Rangkap jabatan Pj Sekdaprov tidak ada aturan yang dilanggar, mulai dari UU tentang pemerintah daerah hingga turunannya, juga Permendagri tentang penunjukan Pj Sekretaris Daerah tidak ada yang dilanggar, masih sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Erwin.

Ia memastikan tugas yang dijalankan Sulaiman Harahap sebagai Inspektur maupun Pj Sekdaprov Sumut tetap berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. "Tugas-tugasnya selama ini tidak ada masalah, beliau masih bisa menjalankannya dengan baik," katanya.

Erwin menilai posisi Sulaiman Harahap sebagai Inspektur sekaligus Pj Sekdaprov justru saling mendukung, terutama dalam memastikan pengawasan pembangunan berjalan sejak tahap perencanaan.

"Beliau itu kan Inspektur, tugasnya sebagai Pj Sekdaprov sebenarnya sejalan dengan tugas dan fungsi beliau, di dua jabatan tersebut," ucapnya.

Selain itu, Erwin menyebut kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Menurutnya, terdapat beberapa Penjabat Sekretaris Daerah yang juga dijabat oleh Inspektur daerah.

"Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, di mana Penjabat Sekda juga merupakan Inspektur daerah," ujar Erwin. (P3)

Pemprov Sumut Perkuat Sinergi Perluas Akses Listrik hingga Pelosok

Pemprov Sumut-Kejati Perkuat Pendampingan Sekolah Cegah Penyimpangan Anggaran

Pemprov Sumut Dorong PTS Sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri

Pemprov Sumut Dorong Pemda Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sumut Deklarasikan Bebas Rabies 2030, 15 Ribu Hewan Divaksin

Pemprov Sumut Targetkan 15 Ribu Hewan Divaksin Rabies, Dukung Indonesia Bebas Rabies 2030