KPK dan KSP Bahas Penguatan Pencegahan Korupsi, Capaian Stranas PK Tembus 58 Persen

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menggelar pertemuan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dilansir dari laman KPK, pertemuan tersebut membahas optimalisasi dan mitigasi korupsi sejak dini melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Dalam forum tersebut, Timnas PK mengevaluasi pelaksanaan 15 aksi pencegahan korupsi yang berfokus pada tiga sektor utama, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hingga triwulan I 2026 atau periode bulan ke-15 (B15), capaian pengendalian aksi Stranas PK telah mencapai 58,12 persen.

"Terdapat tiga aksi yang berkembang cukup pesat dari periode B12 (Desember 2025) ke periode B15, yaitu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah mencapai 84,29 persen, Digitalisasi Layanan Publik di angka 76,34 persen, serta Penguatan Tata Kelola Impor di angka 68,50 persen," ujar Budi.

Selain mengevaluasi capaian program, Timnas PK juga melakukan pengawasan terhadap dua program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pada program MBG, Stranas PK mendorong tata kelola pelaksanaan agar tetap selaras dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Sementara pada program KDMP, penguatan difokuskan pada penyusunan grand design jangka panjang guna menciptakan koperasi desa yang mandiri dan berdaya saing.

"Sepanjang April, Stranas PK melalui Bappenas telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pengampu MBG dan KDMP untuk memperkuat tata kelola dan implementasi program prioritas nasional tersebut, khususnya dalam mengidentifikasi dan memitigasi area rawan korupsi," kata Budi.

Dalam laporan kinerja tahun 2025 kepada Presiden, Stranas PK juga mencatat sejumlah capaian penting. Di sektor ketahanan pangan, penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur diperkirakan mampu menambah produksi beras hingga 5,6 juta ton.

Selain itu, Stranas PK turut mengamankan 2.122 bidang tanah negara senilai Rp117 triliun sebagai bagian dari upaya pengamanan aset negara dan mitigasi risiko sengketa aset.

Di sektor logistik pelabuhan, penerapan single submission dan single billing berhasil memangkas waktu pelayanan hingga 5,57 jam dari rata-rata sebelumnya 10,86 jam atau sekitar 48,71 persen lebih cepat.

Sebagai informasi, Timnas PK selain terdiri dari KPK dan KSP juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Ke depan, berdasarkan revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK, keanggotaan Timnas PK akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

KPK berharap penguatan kolaborasi antarinstansi dapat mempercepat terciptanya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan program prioritas nasional berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi. (R)

Nawal Dorong Penguatan Layanan Terpadu untuk Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

KPK Perluas Edukasi Antikorupsi di Jawa Tengah, Sasar Mahasiswa hingga Tokoh Agama

KPK Petakan Anomali Perencanaan, Anggaran, dan Pengadaan di Pemprov Kaltim

KPK Dorong Pengelolaan PI 10 Persen Migas Kaltim Beri Manfaat Lebih Luas

28 Pasang Pelajar Temanggung Ikuti Integrity Champion 2026

KPK dan MA Perkuat Integritas Pimpinan Pengadilan melalui PRISMA Batch IV