KPK dan KSP Bahas Penguatan Pencegahan Korupsi, Capaian Stranas PK Tembus 58 Persen

Selain itu, Stranas PK turut mengamankan 2.122 bidang tanah negara senilai Rp117 triliun sebagai bagian dari upaya pengamanan aset negara dan mitigasi risiko sengketa aset.

Di sektor logistik pelabuhan, penerapan single submission dan single billing berhasil memangkas waktu pelayanan hingga 5,57 jam dari rata-rata sebelumnya 10,86 jam atau sekitar 48,71 persen lebih cepat.

Sebagai informasi, Timnas PK selain terdiri dari KPK dan KSP juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Ke depan, berdasarkan revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK, keanggotaan Timnas PK akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

KPK berharap penguatan kolaborasi antarinstansi dapat mempercepat terciptanya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan program prioritas nasional berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi. (R)

KPK Tekankan Pentingnya Kolaborasi Hukum dan Akuntansi Forensik dalam Pembuktian Korupsi

KPK Dorong Dunia Usaha Perkuat Integritas, 521 Pelaku Usaha Terjerat Korupsi sejak 2004

KPK Luncurkan Program “KPK Mengajar” di NTB dan NTT untuk Tanamkan Nilai Integritas Sejak Dini

KPK Dorong Kampanye Antikorupsi Lebih Kreatif Lewat Webinar Pariwara 2026

Halte “Setiabudi Integritas” Diresmikan, Jadi Media Edukasi Nilai Antikorupsi di Ruang Publik Jakarta

KPK dan OJK Perbarui MoU, Perkuat Pengawasan Keuangan Digital dan Kripto