KPK dan KSP Bahas Penguatan Pencegahan Korupsi, Capaian Stranas PK Tembus 58 Persen

Selain itu, Stranas PK turut mengamankan 2.122 bidang tanah negara senilai Rp117 triliun sebagai bagian dari upaya pengamanan aset negara dan mitigasi risiko sengketa aset.

Di sektor logistik pelabuhan, penerapan single submission dan single billing berhasil memangkas waktu pelayanan hingga 5,57 jam dari rata-rata sebelumnya 10,86 jam atau sekitar 48,71 persen lebih cepat.

Sebagai informasi, Timnas PK selain terdiri dari KPK dan KSP juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Ke depan, berdasarkan revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK, keanggotaan Timnas PK akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

KPK berharap penguatan kolaborasi antarinstansi dapat mempercepat terciptanya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan program prioritas nasional berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi. (R)

KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi Rp3,6 Miliar ke Indragiri Hilir

KPK Tekankan Sinkronisasi Pokir dan APBD Purworejo untuk Perkuat Tata Kelola

KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan Lewat Dua Kajian Strategis

KPK dan ANRI Perkuat Kolaborasi, Digitalisasi Arsip Jadi Strategi Cegah Korupsi

KPK dan Pemkab Buleleng Perkuat Tata Kelola Anggaran

KPK Dorong Reformasi Tata Kelola Parpol untuk Cegah Korupsi Politik