KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp3,88 M ke Kementerian PU untuk Proyek Jalan Tol

Sleman (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp3,88 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Balai Teknik Sabo PUPR, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Dilansir dari laman KPK, penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) karena aset tersebut berada dalam kawasan proyek strategis nasional pembangunan jalan tol.

Jaksa Penuntut Umum pada Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Feby Dwiyandospensy menjelaskan bahwa aset berupa tanah tersebut telah terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur jalan tol, termasuk sebagai akses keluar Jalan Tol Yogyakarta-Kulonprogo.

Baca Juga: KPK Perkuat Pencegahan Korupsi, Evaluasi Tata Kelola Pemko Salatiga

Kondisi serupa juga terjadi pada aset di ruas Probolinggo-Banyuwangi sehingga tidak dapat dilelang dan dialihkan untuk kepentingan pemerintah. Sebelumnya, aset tersebut sempat diajukan untuk dilelang oleh KPK.

Namun, proses tersebut dibatalkan oleh KPKNL Yogyakarta karena adanya blokir dari Kementerian PU yang menyatakan bahwa lokasi tanah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status tersebut, aset tidak dapat diperjualbelikan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.

Aset yang diserahkan berasal dari perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021, inisial TSS, serta perkara korupsi mantan Bupati Probolinggo inisial PTS bersama suaminya inisial HA, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI.

Baca Juga: KPK Tekankan Peran Strategis Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi

Untuk aset milik TSS, terdapat tiga bidang tanah di Kabupaten Sleman dengan total nilai sekitar Rp3,42 miliar. Sementara aset milik PTS dan HA berupa satu bidang tanah di Kabupaten Probolinggo senilai sekitar Rp465 juta. Kasus tersebut sebelumnya telah diusut KPK.

TSS diduga melakukan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan meminta fee proyek, sementara PTS dan HA terjerat operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo.

Dengan penyerahan ini, KPK menegaskan bahwa aset rampasan yang telah masuk dalam kawasan proyek pemerintah akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. (R)

KPK Tekankan Penguatan Integritas Pimpinan BRIN di Tengah Risiko Korupsi Sektor Riset

KPK Tekankan Peran Strategis Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi

Pemprov Sumut Percepat Pembentukan Desa Antikorupsi, Target Enam Desa pada 2026

KPK Perkuat Pencegahan Korupsi, Evaluasi Tata Kelola Pemko Salatiga

KPK Perkuat Integritas Peserta Didik Sespimti Polri untuk Tingkatkan Responsibilitas Antikorupsi

KPK Tegaskan Integritas Aparatur sebagai Senjata Lawan Penyimpangan di Dies Natalis ke-70 IPDN