Jumat, 10 April 2026

KPK Tekankan Penguatan Integritas Aparatur dalam Transformasi Digital

Senin, 16 Maret 2026 01:12 WIB
KPK Tekankan Penguatan Integritas Aparatur dalam Transformasi Digital
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menyampaikan sambutan saat membuka Sarasehan dan Taklimat Antikorupsi di Balairung Soesilo Soedarman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Jumat (13/3/2026). (Dok/KPK)
Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya penguatan integritas aparatur dalam pengelolaan sistem digital pemerintahan, seiring pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat membuka agenda Sarasehan dan Taklimat Antikorupsi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertajuk “Terhubung dalam Silaturahmi, Terjaga dalam Ketaqwaan” yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut, Fitroh menegaskan bahwa komitmen integritas harus menjadi bagian dari kepribadian para pegawai di lingkungan Komdigi agar mampu menangkal berbagai potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

Menurutnya, pengembangan regulasi maupun sistem digital tidak secara otomatis menutup celah terjadinya praktik korupsi jika tidak dibarengi dengan budaya antikorupsi yang kuat.

“Pengembangan regulasi maupun sistem digital tidak serta-merta menutup celah korupsi apabila tidak dibarengi budaya antikorupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dalam pengambilan keputusan, risiko penyalahgunaan kewenangan hingga praktik kolusi dalam pengelolaan program dan layanan digital tetap berpotensi muncul,” ujar Fitroh, dilansir dari laman KPK.

Ia menambahkan, penguatan integritas aparatur menjadi kunci untuk memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi terus didorong sebagai bagian dari strategi pencegahan berbasis edukasi bagi aparatur sipil negara.

Melalui peningkatan literasi dan kesadaran antikorupsi, aparatur diharapkan tidak hanya memahami aspek regulatif, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai integritas dalam setiap proses pengambilan kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital yang diwakili Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail menyampaikan bahwa penguatan integritas menjadi elemen penting dalam memastikan transformasi digital nasional berjalan secara akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.

Ismail menjelaskan bahwa Komdigi memiliki konsep “T3”, yaitu terhubung, tumbuh, dan terjaga, sebagai arah pembangunan ekosistem digital nasional. “Konektivitas tidak boleh berhenti pada sekadar keterhubungan, tetapi harus mampu mendorong pertumbuhan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Ismail.

Ia menambahkan, pemerintah juga berupaya memastikan ruang digital tetap aman dan terlindungi dari berbagai potensi dampak negatif. Dengan demikian, ekosistem digital nasional dapat berkembang secara sehat, aman, dan berintegritas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Komdigi, di antaranya Inspektur Jenderal Komdigi Arief Tri Hardiyanto, Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya, serta Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto. (R)
Editor
: Agie HT Bukit SH
beritaTerkait
Momen HUT ke-80 TNI AU, Pesawat Presiden Prabowo Dikawal Enam Jet Tempur
PMI Siap Salurkan Bantuan untuk Warga Iran
Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, Perkuat Daya Saing dan Akses Pasar
Pertamina Borong PROPER 2026, Sabet 14 Emas dan 108 Hijau
Jabar Bangun PSEL di Sarimukti dan Kayumanis, Sampah Diolah Jadi Listrik
Bupati Taput Tegaskan Disiplin ASN dan Optimalisasi Aset Daerah
komentar
beritaTerbaru