KPK Kembalikan Rp1,531 T Aset Korupsi Sepanjang 2025, Tertinggi dalam Lima Tahun

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat capaian signifikan dalam pemulihan aset negara sepanjang 2025. Hingga Desember 2025, nilai aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke kas negara mencapai Rp1,531 T.

Angka tersebut meningkat 107 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp739,6 M. Dilansir dari laman KPK, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan capaian itu dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia menyebut, nilai pemulihan aset tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. “Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pengelolaan barang sitaan dan rampasan, termasuk melalui mekanisme hibah serta Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada kementerian dan lembaga,” ujar Setyo.

Selain dari penanganan perkara, KPK juga mendorong pemulihan aset melalui koordinasi dan supervisi dengan pemerintah daerah. Sepanjang 2025, KPK berhasil menyelamatkan aset daerah senilai Rp122,10 T.

Jumlah tersebut terdiri atas piutang pajak tertagih sebesar Rp5,41 T dan penyelamatan aset daerah senilai Rp116,7 T, yang mencakup legalisasi aset serta penertiban fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Dari sisi penindakan, KPK sepanjang 2025 telah menangani 70 penyelidikan, 116 penyidikan, 115 penuntutan, serta 78 eksekusi. Sebanyak 87 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan modus korupsi yang masih didominasi oleh suap dan gratifikasi.

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Salah satu implementasinya adalah kebijakan tidak lagi menampilkan tersangka dalam konferensi pers penetapan tersangka. “KPK akan melaksanakan ketentuan KUHP dan KUHAP yang mengedepankan perlindungan HAM bagi saksi, pelaku, korban, tersangka, maupun terdakwa,” tegas Setyo.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyoroti tantangan penegakan hukum antikorupsi yang kini bergeser ke ranah digital, termasuk aset lintas negara dan mata uang kripto.

Ia menilai penguatan sumber daya manusia dan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. “Selain SDM yang kurang, berikanlah kami alat yang canggih supaya OTT tidak hanya satu sebulan,” ujar Fitroh.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Sudiro mengapresiasi kinerja KPK sepanjang 2025, termasuk meningkatnya operasi tangkap tangan serta penerapan KUHP dan KUHAP baru yang mengedepankan HAM.

Menurutnya, capaian pemulihan aset tersebut menjadi indikator keberhasilan nyata yang berdampak langsung pada penguatan keuangan negara.

Meski demikian, Komisi III DPR memberikan catatan agar KPK terus mengoptimalkan penegakan hukum serta memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara dan mencegah kebocoran keuangan negara di masa mendatang.

Komisi III juga menyatakan dukungannya terhadap KPK dalam menyusun kebijakan dan program strategis tahun 2026 guna menurunkan tingkat korupsi, memperkuat pencegahan, meningkatkan kelembagaan, serta memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Integritas Nasional. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T