Jakarta (buseronline.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan dukungan penuh terhadap peresmian Direktorat Reserse serta Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polri.
Pembentukan struktur khusus ini dinilai sebagai langkah konkret negara dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Rini menilai, kehadiran Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO merupakan peningkatan signifikan dari unit sebelumnya yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dengan struktur yang lebih kuat, fungsi perlindungan diharapkan semakin optimal, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepolisian agar lebih dekat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Apa yang dilakukan Polri merupakan upaya nyata mendekatkan layanan birokrasi kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan tidak boleh berhenti di balik meja, tetapi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh publik,” ujar Rini saat menghadiri peresmian Direktorat Reserse PPA-PPO di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang tidak cukup hanya mengedepankan penegakan hukum.
Aparat penegak hukum juga dituntut menerapkan pendekatan yang berperspektif korban, ramah, dan manusiawi sejak tahap pelaporan, penyidikan, hingga pendampingan dan pemulihan korban.
Karena itu, Rini menekankan pentingnya pengisian Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO dengan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan inklusif.
Personel diharapkan memiliki sensitivitas tinggi terhadap kerentanan korban, menjunjung integritas, serta memberikan layanan yang adil dan tidak diskriminatif.
“Direktorat dan satuan ini harus diisi oleh aparatur yang memiliki sensitivitas, integritas, dan kemampuan untuk hadir melindungi kelompok rentan secara utuh,” tegasnya.
Rini berharap, keberadaan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO dapat meningkatkan rasa aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Selain itu, kehadiran struktur ini diharapkan memperkuat sistem penegakan hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada perlindungan korban, tidak hanya dalam proses penyidikan, tetapi juga dalam pemulihan dan reintegrasi sosial.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres.
Peresmian tersebut digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Pembentukan Direktorat dan Satuan Reserse PPA-PPO merupakan wujud komitmen Polri dalam menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat.
Langkah ini juga dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan kesetaraan gender, sekaligus membuka ruang pengembangan karier yang lebih luas bagi polisi wanita (Polwan).
Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO diharapkan menjadi tonggak penting transformasi kelembagaan Polri yang berperspektif gender serta memperkuat perlindungan perempuan dan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional. (R)
beritaTerkait
komentar