Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Raih Dua Penghargaan KPK pada Puncak Hakordia 2025

Yogyakarta (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Selasa.

Dua penghargaan tersebut yakni Kompak API Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 kategori Pemerintah Provinsi.

“(Penghargaan) ini memberikan motivasi bagi aparatur pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahwa semua harus menciptakan birokrasi yang good dan clear governance. Ini sebagai representasi kita melayani masyarakat,” kata Luthfi.

Dengan capaian tersebut, Pemprov Jateng berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Integritas juga dijadikan prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025-2029, dan masuk dalam 136 program gubernur.

Program peningkatan integritas mencakup peningkatan kualitas ASN, penerapan zona integritas di OPD hingga BUMD/BLUD, serta pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Selain itu, kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus diperkuat, baik dari sisi anggaran maupun kompetensi SDM, agar pengawasan tata kelola efektif hingga tingkat desa.

Sejumlah upaya lain yang digencarkan meliputi pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, pendidikan antikorupsi, manajemen risiko, serta mitigasi benturan kepentingan.

Seluruhnya diselaraskan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Di sektor pendidikan, program Sekolah Berintegritas (SBI) yang dimulai sejak 2023 kini mencakup 104 sekolah, terdiri atas 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB.

Program ini berfokus pada penanaman nilai integritas dan pembentukan lingkungan sekolah yang bebas kekerasan dan praktik tidak jujur. Program Desa Antikorupsi juga menunjukkan kemajuan pesat.

Sejak direplikasi pada 2022, inisiatif ini berkembang di 29 kabupaten, dengan 113 desa telah berstatus antikorupsi pada 2025, sementara 297 desa lainnya masih berproses menuju sertifikasi.

Upaya penguatan integritas Pemprov Jateng berbuah capaian signifikan. Nilai reformasi birokrasi mencapai 91,28, akuntabilitas kinerja 82,63, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 3 dengan skor 3,471.

Indeks efektivitas pencegahan korupsi berada pada Level 3 (3,096), sedangkan manajemen risiko berada di angka 3,378. Tingkat kepatuhan LHKPN pun mencapai 100 persen dari 1.840 wajib lapor.

Pada 2024, nilai MCP KPK Jateng tercatat 90,8, dan skor Stranas PK 2023-2024 mencapai 98,29, yang merupakan skor tertinggi nasional.

Dengan berbagai capaian tersebut, Jawa Tengah mengokohkan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan paling berintegritas di Indonesia. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T