Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa integritas kini menjadi strategi utama Indonesia untuk menarik investasi global.
Hal itu disampaikan dalam Responsible Business Forum 2025 bertema “Anti-Corruption at the Heart of ESG: Driving Sustainable Development and Impact Investment” yang digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis.
Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa investor tidak lagi hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mencari kepastian hukum dan rekam jejak bersih negara maupun perusahaan.
Menurutnya, praktik korupsi menciptakan high-cost economy, menurunkan daya saing, dan menimbulkan risiko hukum yang dapat menggerus nilai investasi.
“Dengan hilangnya praktik suap dan pungli, biaya non-produksi turun drastis. Ini membuat Indonesia lebih kompetitif,” ujar Agus, dilansir dari laman KPK.
KPK menekankan dua instrumen penting dalam perlindungan investasi internasional, yaitu transparansi Beneficial Ownership (BO) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001.
Kedua instrumen ini dinilai efektif mencegah konflik kepentingan, suap, dan pencucian uang.
Transparansi BO memungkinkan investor mengetahui pemilik manfaat sebenarnya dari sebuah perusahaan, sehingga mengurangi risiko keterkaitan dengan pejabat publik atau jaringan korupsi.
Sementara SMAP disebut sebagai “asuransi kepatuhan” yang memastikan perusahaan memiliki mekanisme pencegahan suap di internalnya. Selain aspek teknis, KPK menekankan pentingnya membangun budaya integritas di lingkungan bisnis.
Perusahaan didorong mengimplementasikan tone at the top, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing), dan uji tuntas pihak ketiga untuk mencegah potensi penyuapan dalam rantai bisnis.
KPK juga mengajak regulator, dunia usaha, dan asosiasi industri memperkuat kolaborasi melalui pedoman sektoral, pelatihan bersama, serta pemanfaatan teknologi regulasi untuk menutup celah korupsi dalam perizinan dan pengadaan.
“Integritas bukan hanya syarat masuk bagi investor global, tapi alat perlindungan modal dari risiko penyitaan, pembatalan kontrak, hingga kerugian reputasi,” tegas Agus.
KPK menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui forum ini, Indonesia ingin menunjukkan komitmennya menjadi tujuan investasi yang aman, berintegritas, dan memenuhi standar global. (R)
beritaTerkait
komentar