KPK Perkuat Sinergi Komunikasi Publik untuk Dorong Percepatan Pencegahan Korupsi

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong penguatan komunikasi publik lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai upaya mempercepat pencegahan korupsi.

Sinergi komunikasi yang transparan, akurat, dan berbasis data dinilai penting untuk menekan disinformasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda nasional antikorupsi.

Dorongan ini disampaikan Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) sekaligus Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin dalam Forum Sinergi Komunikasi untuk Integrasi Forum Humas K/L dan Focal Point di Gedung Merah Putih KPK, Kamis.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan instrumen pengawasan, tetapi juga oleh kuatnya tata kelola komunikasi antar institusi pemerintah.

Menurut Aminudin, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu berada dalam satu frekuensi narasi untuk mempersempit ruang misinformasi dan memastikan pesan antikorupsi diterima publik secara utuh.

“Komunikasi publik yang solid bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan pencegahan korupsi. Ketika seluruh institusi berbicara dengan data yang sama dan tujuan yang sama, efektivitas program pencegahan akan meningkat secara signifikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa integrasi humas dan focal point menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan pencegahan korupsi tersampaikan jelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal ini selaras dengan agenda Stranas PK yang menempatkan komunikasi publik sebagai fondasi penyelarasan aksi serta penguatan akuntabilitas.

Dalam forum tersebut, KPK juga memaparkan penguatan strategi komunikasi meliputi peningkatan literasi antikorupsi di kanal digital, integrasi pesan komunikasi lintas sektor, pengembangan narasi reformasi layanan dan transparansi anggaran, serta penguatan budaya integritas aparatur.

KPK turut mendorong 66 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah daerah untuk aktif mengomunikasikan setiap langkah pembenahan yang dilakukan.

Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraeni, menegaskan bahwa integrasi komunikasi antar lembaga merupakan kebutuhan mendesak dalam memperkuat pencegahan korupsi nasional.

Menurutnya, forum yang diinisiasi KPK berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya komunikasi publik yang kredibel dan berbasis data.

“Semakin solid jejaring kolaborasi humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, semakin kuat pula fondasi transparansi serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Humas dan focal point harus naik kelas, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga perancang komunikasi yang efektif, kreatif, dan berkelanjutan untuk mengarusutamakan nilai integritas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa humas merupakan garda depan dalam memastikan arah kebijakan pemerintah dipahami publik secara utuh. Dengan komunikasi berbasis data, pesan antikorupsi dapat disampaikan lebih jelas dan mendorong partisipasi masyarakat.

Sari juga menekankan pentingnya koordinasi intensif di internal instansi agar publikasi Stranas PK dan Aksi PK tidak berhenti pada laporan kegiatan, tetapi mampu membangun keterlibatan publik yang lebih bermakna.

Ke depan, tantangan pemerintah adalah memanfaatkan media dan kanal komunikasi secara kreatif dan tepat sasaran sehingga pesan antikorupsi tidak hanya ramai, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui jejaring humas dan focal point, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan komunikasi publik yang substantif, edukatif, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pencegahan korupsi. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T