Jakarta (buseronline.com) - Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), Senin di Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat.
Dilansir dari laman Humas Polri, acara yang digelar pukul 09.00-10.30 WIB di Ruang Rapat Nelayan lantai 12 tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan dan memastikan keberlangsungan operasional Objek Vital Nasional (Obvitnas) di sektor kelautan dan perikanan, khususnya pada fasilitas pelabuhan perikanan.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Kepelabuhan Perikanan Dr Ady Candra SPi MSi. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara KKP dan Polri dalam menjaga aset negara di sektor strategis kelautan.
“Kerja sama ini bukan hanya tentang pengamanan fisik, tetapi juga bentuk komitmen bersama dalam membangun sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan nasional,” ujar Ady Candra.
Sementara itu, Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri SH SIK MPSDM menjelaskan peran Polri dalam memastikan keamanan Obvitnas berjalan sesuai standar yang berlaku.
Ia menekankan pentingnya pengawasan, audit, dan pendampingan terhadap pelaksanaan sistem pengamanan di area pelabuhan perikanan. Penandatanganan PKS dilakukan secara resmi oleh kedua pihak dan disusul dengan sesi foto bersama.
Acara kemudian ditutup dengan arahan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Komjen Pol (Purn) Drs Lotharia Latif SH MHum yang menegaskan bahwa penerapan SMP menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keamanan di lingkungan pelabuhan perikanan.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, para direktur di lingkungan DJPT, sejumlah kepala biro, ketua tim kerja, serta jajaran Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, termasuk Kasubdit Audit Sispamobvitnas dan Auditor Sispamobvitnas Madya TK III.
Dalam kesempatan itu juga dipaparkan mengenai pentingnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan risiko keamanan di sektor kelautan dan perikanan.
Adapun hasil utama dari kerja sama ini adalah penerapan SMP pada satu lokasi strategis, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung di Sulawesi Utara.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan standar keamanan di PPS Bitung semakin meningkat, dengan perlindungan yang lebih optimal terhadap aset, fasilitas, dan kegiatan operasional pelabuhan yang berperan penting bagi perekonomian perikanan nasional. (R)
beritaTerkait
komentar