Kapolri dan Menteri Kehutanan Bahas Penguatan Penanganan Karhutla

Jakarta (buseronline.com) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait upaya penguatan koordinasi dan optimalisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Sigit.

Kapolri menjelaskan, Indonesia saat ini mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada periode September hingga November 2025, dengan puncak musim hujan pada November 2025 hingga Februari 2026.

Meskipun demikian, potensi karhutla tetap perlu diwaspadai di sejumlah titik. “BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,” ujar Sigit.

Berdasarkan hasil monitoring titik panas (hotspot) dari Januari hingga 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high).

Jumlah ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi berada di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

“Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, cuaca kering, angin kencang, serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut,” jelasnya.

Sigit memastikan Polri bersama pemangku kepentingan terkait terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan karhutla.

Sepanjang 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli. Selain itu, hingga kini telah dibangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di berbagai wilayah rawan kebakaran hutan.

“Dalam menghadapi ancaman karhutla yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” ujar Sigit.

Upaya tersebut antara lain peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, pendirian posko tanggap darurat terpadu, serta penerapan early warning system melalui Geospatial Analytic Center (GAC).

Sistem tersebut terintegrasi dengan aplikasi instansi lain seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK).

Selain itu, Polri juga melakukan patroli darat dan udara terpadu bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time.

Jika ditemukan adanya titik api, langkah pemadaman langsung dilakukan melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.

Dalam aspek penegakan hukum, Polri menegaskan akan bersikap tegas dan profesional terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Hingga 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan.

“Modus yang dilakukan para pelaku umumnya dengan membakar lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain merusak lingkungan, hal itu juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang,” tutup Sigit. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T