Komitmen Tegas Presiden Prabowo: Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara tegas dan menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan dalam sesi dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St Regis, Jakarta, Rabu.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin perusahaan global dan investor internasional, Presiden Prabowo membahas tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani sejak dini.

“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menceritakan pengalamannya saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di mana ia menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam proyek kementerian yang dipimpinnya. Ia bahkan menolak tawaran proyek dari keponakannya sendiri karena dianggap tidak relevan dengan bidang pertahanan.

Selain itu, Presiden Prabowo menyoroti langkah nyata pemerintahannya dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung, yang berhasil menyelamatkan aset negara senilai sekitar 2 milliar dolar AS.

“Kami melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, sehingga tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa dihentikan,” ujar Presiden.

Di sektor perkebunan, Presiden Prabowo menegaskan tindakan tegas terhadap perkebunan sawit ilegal. Sebanyak 5 juta hektare lahan yang melanggar hukum diproses dengan pencabutan konsesi perusahaan terkait.

“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penyelidikan. Apa pun temuan mereka, jika ada pelanggaran, konsesi dihentikan. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.

Presiden Prabowo optimistis penegakan hukum yang konsisten akan mengembalikan wibawa negara dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menegaskan, penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, sehingga Indonesia dihormati di mata dunia.

“Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara melalui efisiensi,” ujarnya.

Penegakan hukum yang tegas, menurut Presiden Prabowo, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor, sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing di Indonesia. (P3)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T