Rakor Bersama KPK, Gubernur Malut Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

Sofifi (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Senin, di Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi.

Rakor ini difokuskan pada evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta pengadaan barang dan jasa untuk proyek strategis tahun anggaran 2024.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperkuat integritas birokrasi dan membangun sistem pemerintahan yang transparan pasca terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemprov pada akhir 2024 lalu.

“Kami tidak menghindar dari kenyataan. Justru ini adalah titik balik untuk membuktikan bahwa Maluku Utara bisa bangkit dan membangun sistem yang lebih bersih serta terpercaya,” tegas Gubernur Sherly.

Gubernur menyebut, skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Malut sempat mencapai 83,59 persen di akhir 2024—naik drastis dari 39,95 persen di tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan data KPK per 10 Januari 2025, skor tersebut dikoreksi menjadi 73,59 persen, menempatkan Malut di peringkat 361 dari 546 pemerintah daerah se-Indonesia.

“Ini menjadi cambuk sekaligus peluang pembenahan. Kami tidak akan berhenti pada angka, tapi fokus pada dampak nyata,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemprov Malut adalah percepatan legalisasi aset daerah melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Malut. Dari 456 bidang tanah milik Pemprov, sebanyak 246 bidang (54%) belum bersertifikat, dengan nilai aset yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,1 T.

“Masalah aset bukan sekadar administrasi. Ini menyangkut potensi kerugian negara dan tanggung jawab moral. Saat ini kami sedang mengembangkan sistem digitalisasi, sertifikasi elektronik, dan brankas digital untuk perlindungan hukum aset negara,” jelas Sherly.

Menurut Sherly, tujuan utama reformasi birokrasi bukan hanya untuk meningkatkan skor MCP, melainkan memastikan pelayanan publik yang optimal. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Publik Malut tahun 2024 sebesar 78,25 persen.

Dalam arahannya kepada ASN dan pimpinan OPD, Gubernur mengajak seluruh jajaran untuk menjaga etika dan empati dalam perencanaan program.

“Setiap rupiah dalam APBD harus kembali ke rakyat sebagai manfaat nyata. Jangan hanya patuh aturan, tapi juga patuh pada hati nurani. Bayangkan program itu dibuat untuk keluarga kita sendiri,” pesan Sherly.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas V.3 Pencegahan dan V.5 Penindakan Korsup Wilayah 5 KPK RI, Abdul Haris, memberikan penguatan terhadap pentingnya integritas ASN.

“Menyangkut kedisiplinan dan integritas karyawan. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang lalu,” ujarnya.

Haris juga menyoroti persoalan utang Pemprov kepada pihak ketiga, dan meminta agar pembayaran dilakukan secara selektif dan berbasis hasil audit independen.

“Khusus hutang pihak ketiga, sebelum dibayar, sebaiknya minta audit dari BPKP atau pihak eksternal. Hasil auditlah yang menjadi dasar pembayaran—sesuai kenyataan,” tegasnya.

Ia menutup dengan harapan agar di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, tidak ada lagi praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

“Semoga tidak ada lagi korupsi di Provinsi Maluku Utara,” tutup Abdul Haris.

Sinergi antara Pemprov Maluku Utara dan KPK ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T