KPK Tekankan Budaya Antikorupsi, Integritas Jadi Fondasi Poltekkes Semarang Menuju Kampus Internasional

Semarang (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi dan kesadaran terhadap praktik kecurangan (fraud awareness) di lingkungan perguruan tinggi.

Dilansir dari laman KPK, integritas dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan institusi pendidikan yang unggul dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat memberikan kuliah umum bertajuk "Membangun Budaya Antikorupsi dan Fraud Awareness sebagai Fondasi Internasionalisasi Perguruan Tinggi" di Poltekkes Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Semarang, Jawa Tengah, pada 29 Oktober 2026.

Ibnu mengatakan, internasionalisasi perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh reputasi akademik, kerja sama luar negeri, maupun inovasi teknologi. Namun, juga harus didukung karakter yang kuat serta tata kelola institusi yang bersih dan berintegritas.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas kepemimpinan bangsa di masa depan. Karena itu, penanaman nilai antikorupsi harus dimulai sejak bangku pendidikan, sebelum seseorang memasuki dunia kerja dan memegang kewenangan.

"Berbagai persoalan integritas yang dianggap kecil dapat berkembang menjadi masalah lebih besar ketika mengambil keputusan. Jika ruang akademik kehilangan integritas, masa depan bangsa kehilangan pondasinya," tegas Ibnu.

Ia menjelaskan, pendidikan merupakan salah satu pilar utama strategi pemberantasan korupsi, selain pencegahan dan penindakan. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pembentukan karakter dan kesadaran sejak dini.

Dalam hal ini, pendidikan berperan membangun kesadaran agar seseorang tidak memiliki keinginan melakukan korupsi. Sementara perbaikan sistem bertujuan menutup peluang terjadinya korupsi dan penegakan hukum memberikan efek jera.

Ibnu juga menyoroti masih maraknya pelanggaran integritas di lingkungan pendidikan, seperti menyontek, plagiarisme, penggunaan joki akademik hingga ketidakdisiplinan mahasiswa dan dosen.

"Korupsi di perguruan tinggi itu banyak. Contohnya masih suka menyontek, titip absen, mahasiswa datang terlambat, hingga dosen yang seharusnya mengajar tetapi tidak melaksanakan tugasnya," ungkapnya.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026, sebanyak 51 persen mahasiswa mengaku pernah menyontek dan 94 persen kampus masih ditemukan perilaku menyontek.

Selain itu, 48 persen mahasiswa terlibat plagiarisme, 43 persen melakukan joki tugas akhir, serta 91 persen kampus masih ditemukan praktik joki tugas akhir. Survei tersebut juga mencatat 53 persen dosen pernah terlambat mengajar tanpa alasan yang jelas.

Menurut Ibnu, berbagai temuan tersebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari ruang kelas. Perguruan tinggi tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, dan keadilan.

Ia menegaskan, agenda internasionalisasi perguruan tinggi harus berjalan seiring dengan penguatan budaya integritas dan kesadaran terhadap praktik kecurangan. Kampus yang ingin bersaing dalam ekosistem akademik global harus mampu menunjukkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan etika.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, Bejo Santoso, mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab menghasilkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama.

"Keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup diukur dari kualitas lulusan, capaian akademik, produktivitas, penelitian, maupun reputasi institusi. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh karakter dan integritas seluruh insan yang berada di dalamnya," ujar Bejo.

Ia menambahkan, budaya antikorupsi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan karakter, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi kesehatan.

Bejo menyebutkan, Poltekkes Kemenkes Semarang memiliki visi berkembang menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, modern, digital, berintegritas, dan mendunia. Visi tersebut sejalan dengan arah pengembangan institusi menuju World Class Health Polytechnic pada 2044.

Melalui kegiatan tersebut, Poltekkes Kemenkes Semarang menegaskan komitmennya memperkuat budaya antikorupsi sebagai bagian dari pembangunan institusi.

Di tengah persaingan pendidikan tinggi global, integritas menjadi modal penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga insan yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. (R)

KPK Raih Penghargaan Nagara Dana Abisatya dari Kemenkeu atas Pemulihan Aset Korupsi

KPK Minta BUMN dan Swasta Perkuat Integritas untuk Cegah Korupsi

KPK Ungkap 18 Penyimpangan Kasus Kuota Haji, Kerugian Negara Capai Rp622 Miliar

KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi kepada 100 Pelajar Lewat Film dan Edukasi Museum

KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, MoU Ditargetkan Ditandatangani 2027

1,49 Juta Warga Jateng Terlibat Judi Online, Pemprov Siapkan Langkah Penindakan