KPK dan Kemendagri Perkuat Pencegahan Korupsi di Sumatera Barat

"Bagi kami, Pemprov bukan sekadar forum tanda tangan, tapi momentum membangun tata kelola yang bersih, jujur, dan akuntabel. Pencegahan korupsi bagian dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan," kata Mahyeldi.

Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pelayanan publik, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan program pembangunan.

Mahyeldi juga menekankan pentingnya mengidentifikasi sektor berisiko tinggi, memahami penyebab potensi penyimpangan, menyusun langkah mitigasi, dan memastikan sistem pengendalian berjalan secara efektif.

Melalui kegiatan ini, KPK dan Kemendagri berharap pemerintah daerah di Sumatera Barat dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan memperkuat pencegahan korupsi.

Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari program penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui pendekatan kewilayahan di berbagai klaster daerah di Indonesia. (R)

4.922 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Kembali Beraktivitas

KPK Dorong Penguatan PAKSI-API di Sumatera Barat

Integrasi SATUSEHAT-SIAK Permudah Penerbitan Akta Kelahiran Secara Digital

KPK-Kemendagri Perkuat Sinergi Cegah Korupsi di Pemerintahan Daerah

Bandung Bagikan Inovasi Digitalisasi Parkir kepada Kota Padang

Gubernur Sumut dan Wali Kota Padangsidimpuan Bahas Huntap Hingga Infrastruktur